JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Posisi utang pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2023 mencapai Rp7.787,51 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 37,85 persen.
Data tersebut diungkapkan oleh Kementerian Keuangan, menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan posisi utang pada bulan April 2023 sebesar Rp7.849,89 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,15 persen.
Mayoritas utang pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN), mencapai 89,04 persen.
Pemerintah mengklaim bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati dan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal.
Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bahwa risiko keberlanjutan utang pemerintah Indonesia relatif terkendali dengan baik.
Dengan penekanan defisit di bawah 3 persen dari PDB, IMF memperkirakan utang publik akan turun secara bertahap dari 40,1 persen terhadap PDB pada tahun 2022 menjadi 37,4 persen terhadap PDB dalam jangka menengah.
IMF menyebutkan bahwa penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh perbedaan tingkat suku bunga yang relatif rendah.
Namun, meskipun utang publik relatif rendah, pemerintah perlu memantau pasar keuangan global secara ketat mengingat dinamika global yang signifikan dan cepat.
Meskipun penurunan kepemilikan investor asing atas SBN dapat mengurangi risiko rollover, hal ini juga meningkatkan ketergantungan antara pemerintah dan bank.
Penurunan nilai pasar utang pemerintah dapat menyebabkan bank mengalami kerugian dan penurunan penyaluran kredit.
BACA JUGA: Usai Ditekan Dunia Internasional, Swedia Akhirnya 'Mau' Mengutuk Aksi Pembakaran Quran di Stockholm
IMF menyarankan pengembangan basis investor domestik yang beragam, termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi, untuk memperdalam pasar obligasi.
Selain itu, komitmen pemerintah dalam menjaga defisit anggaran, manajemen utang yang baik, dan cadangan kas yang memadai akan memastikan hubungan yang aman antara pemerintah dan bank.
Kategori :