JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Budi Novijanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan eks anggota Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9), ditemukan adanya keterkaitan antara Al Zaytun dan NII KW 9.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budi saat mengisi seminar dengan topik "Dibalik Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu" yang diselenggarakan oleh BEM UNUSIA dan disiarkan melalui kanal YouTube Padasuka TV pada Senin, 19 Juni 2023.
Eks Ketua NII KW 9 mengungkapkan bahwa Panji Gumilang, yang merupakan pimpinan Al Zaytun, juga merupakan pimpinan NII KW 9.
Selain itu, dalam ajaran NII KW 9, terdapat penafsiran ayat-ayat Alquran yang menyimpang dan paham takfiri, yaitu menghukumi kafir terhadap kelompok-kelompok di luar NII KW 9.
BACA JUGA:Dulu Rizal Irawan Pernah Dituduh Lakukan Pemerasan, Kini Naik Pangkat Jadi Brigjen dan Tugas di BIN
Ajaran NII KW 9 juga melibatkan mobilisasi dana dengan menggunakan nama ajaran Islam yang disalahgunakan.
Budi menjelaskan bahwa NII pernah dipimpin oleh Abdullah Sungkar pada tahun 1993, yang kemudian membentuk Jamaah Islamiyah (JI). JI kemudian membentuk afiliasi internasional dengan organisasi militan yang memiliki tujuan global.
Dalam perjalanannya, anggota-anggota JI yang bergabung dengan organisasi militan internasional merekrut aktivis-aktivis NII yang memiliki pemikiran serupa.
Budi menjelaskan bahwa meskipun NII KW 9 tidak menggunakan taktik teror seperti JI, namun Panji Gumilang terbukti mempengaruhi rekrutmen calon teroris dengan menyebarkan semangat militansi dan kebencian terhadap NKRI.
Menurut Budi, langkah JI sedikit berbeda karena mereka afiliasi dengan kelompok jihad di luar negeri dan melakukan tindakan teror melawan Amerika Serikat dan sekutunya.
Budi menyatakan keprihatinannya bahwa orang-orang yang bergabung dengan Al Zaytun berpotensi untuk direkrut oleh gerakan atau kelompok teror.
Ia menganggap bahwa mereka yang terlibat dalam Al Zaytun memiliki tujuan untuk membentuk negara Islam, yang akan mengancam kedaulatan NKRI.