Sudah Peringatkan Anies Soal Depo Pertamina Plumpang, Ucapan Keramat Ahok Lagi-lagi Kejadian?

Anies saat itu sempat berdialog dengan warga Tanah Merah Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, dalam rangka kampanye Pilgub DKI Jakarta. Dalam dialog tersebut, Anies diberikan kontrak politik dari warga apabila menang Pilgub DKI pada 15 Februari 2017 silam.

Kontrak politik itu berisi sejumlah tuntutan warga agar Anies Baswedan memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Salah satunya, warga Tanah Merah meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah sebab mereka telah menetap lebih dari 20 tahun.

Anies juga diminta untuk pro pada rakyat miskin dengan melakukan pekerjaannya berbasis pelayanan dan melibatkan partisipasi warga untuk Jakarta beradab.

BACA JUGA:Roy Kiyoshi Ramal Nasib Rumah Tangga Ahok dan Puput Nastiti Devi: Mereka Bisa Berpisah Gara-gara...

Selain itu, kontrak politik tersebut juga meminta Anies agar tidak melakukan penggusuran kepada permukiman kumuh. Tetapi dilakukan penataan seperti kampung tematik atau kampung deret.

Jika Anies menandatangani kontrak politik itu, warga Tanah Merah siap menjamin 100 persen suara dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Usai membaca kontrak politik tersebut, Anies langsung menandatangani perjanjian. Di hadapan warga, dia berjanji bakal melaksanakan kontrak itu jika berhasil menang Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

"Insya Allah, bila tanggal 15 Februari itu terpilih, kami akan laksanakan itu. Insya Allah kita menang 15 Februari," kata Anies kala itu.

BACA JUGA:Terjawab! Bukan Ahok atau Ridwan Kamil, Ternyata Sosok ini yang Dipilih Presiden Jokowi Sebagai Kepala IKN, Cek Prestasinya di Sini!

Sementara itu, Ahok mengatakan bahwa permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Mengingat, tanah itu milik Pertamina sehingga tak bisa serta-merta berpindah begitu saja ke tangan warga.

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta 2016 silam.

Ahok pun mengingatkan, jangan sampai data yang diterima Anies keliru. Sebab menurutnya, hal tersebut bakal membuat janji politik yang sudah dijanjikan sulit untuk dilaksanakan.

"Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," tegas Ahok.