Usulan Pilkada via DPRD Makin Nyaring, PAN Setuju karena Ongkos Politik Mahal

JAKARTA, PostingNews.id — Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno ikut menanggapi munculnya usulan agar kepala daerah nantinya dipilih DPRD. Eddy bilang partainya tidak alergi dengan ide itu, meski tetap butuh bongkar-pasang kajian sebelum memutuskan ke mana arah angin akan bertiup.

“Tentu membutuhkan kajian. Kami tidak menutup diri atas wacana tersebut,” ucap Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.

Menurut Eddy, demokrasi yang berjalan selama ini memang sudah memberi banyak manfaat. Tapi seperti gorengan di pinggir jalan, di balik nikmatnya selalu ada minyak yang kebablasan. Ia menyinggung soal ongkos politik yang makin tak masuk akal dan praktik politik uang yang tidak kapok-kapok.

“Kita lihat sekarang ongkos politik menjadi tinggi, money politics juga tidak surut, ya, pendidikan politik kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan,” ucap Eddy.

BACA JUGA:Pilkada Mau Diputer Balik ke DPRD, Wacana Lama Nongol Lagi Jelang Revisi UU Pemilu

Eddy menyebut hal-hal seperti inilah yang perlu dipikirkan ulang dalam konteks usulan pilkada dipilih DPRD. Ia menegaskan perlunya menyisir ulang semua aspek sebelum menarik kesimpulan apakah pemilihannya tetap langsung atau diganti lewat DPRD. “Aspek-aspek ini yang merupakan bagian dari pengkajian kita agar kita kemudian bisa menetapkan apakah kepala daerah itu langsung atau dipilih melalui DPRD,” kata Eddy.

Setelah itu, menurut dia, tinggal PR besar berikutnya. Kalau kajiannya sudah matang, barulah partai-partai politik harus duduk bareng mencari mufakat. Pasalnya, perubahan mekanisme ini tidak bisa dilakukan tanpa menyentuh undang-undang.

Meski begitu, Eddy kembali menegaskan PAN tidak menutup pintu. Ide ini, kata dia, bukan sesuatu yang harus ditakuti, selama tujuannya memang memperkuat demokrasi dan bukan sekadar ganti kulit saja.

“Tetapi saya kira wacana itu tentu terbuka untuk kita diskusikan dan saya kira layak didiskusikan. Yang penting, kualitas daripada demokrasi kita itu akan semakin kuat dan hasil, output daripada pilkada itu juga sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat,” jelas dia.

BACA JUGA:Pemerintah Permudah Penggantian Ijazah Murid yang Terdampak Banjir di Sumatera

Di sisi lain, wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD bukan barang baru. Belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar kembali meniupkan peluitnya. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bahkan langsung menyampaikan usulan itu di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam 5 Desember 2025.

Begitu wacana dilempar ke publik, bola panasnya langsung memantul ke berbagai sudut. PAN sejauh ini memilih posisi “tunggu dulu, mari dibahas pelan-pelan,” sambil mengingatkan bahwa kualitas demokrasi jangan sampai ikut hanyut dalam polemik yang sebenarnya bisa diselesaikan lewat kajian yang jernih.