Parpol Berlomba Bantu Korban Banjir Sumatera, Warga Terbantu tapi Aroma Cari Panggungnya Tercium
Parpol ramai turun bantu korban banjir Sumatera, tapi publik mencium aroma pencitraan di balik aksi kemanusiaan yang digelar di berbagai daerah.-Foto: Antara-
JAKARTA, PostingNews.id – Banjir dan tanah longsor yang bikin porak-poranda banyak wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir bukan cuma bikin warga dan relawan turun tangan. Para elite partai dan kader pun ikut turun gelanggang, dari menyalurkan bantuan, buka posko pengungsian, sampai galang donasi lewat patungan gaji.
Dari kubu Partai Golkar, DPP-nya bergerak cepat menyiapkan bantuan Rp 3 miliar buat korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini disalurkan lewat Fraksi Golkar di DPR serta jaringan DPD provinsi sampai kabupaten kota yang kena dampak langsung.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati bilang seluruh kader gotong royong mengumpulkan dana untuk bantu penanganan awal bencana di tiga provinsi itu. Ia menegaskan penyaluran bantuan harus ngebut, rapi, dan langsung menyasar kebutuhan mendesak warga di lapangan.
Di daerah, kantor-kantor Golkar disulap jadi posko bantuan. Selain kumpulin logistik, kantor partai juga disiagakan kalau sewaktu-waktu relawan tambahan perlu dikerahkan buat mempertebal penanganan darurat di wilayah-wilayah kritis.
”Gotong royong menjadi dasar utama dalam langkah ini, di mana seluruh elemen Partai Golkar bergerak bersatu membantu korban bencana,” ujar Sari Yuliati kepada wartawan, Selasa, 2 Desember 2025.
Aksi gotong royong juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fraksi PKS DPR kompak galang donasi untuk penyintas dan dananya nanti disalurkan melalui struktur daerah serta lembaga kemanusiaan supaya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke kelompok paling terpukul.
Bukan cuma itu, anggota Fraksi PKS juga rela gajinya dipotong demi membantu warga. ”Kami berharap dukungan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan mendesak para penyintas dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam meringankan beban warga terdampak,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Abdul Kharis Almasyhari.
Dari partai lain, instruksinya juga tak kalah tegas. Beberapa parpol langsung memerintahkan kader dan pengurus daerahnya untuk gerak cepat merespons banjir dan longsor yang nyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BACA JUGA:Dari Tsunami sampai Banjir Sumatera, Membaca Pola Soeharto Hingga Prabowo dalam Menyikapi Bencana Besar
Partai Gerindra misalnya, memerintahkan semua kader, simpatisan, dan organisasi sayap turun langsung menggelar aksi kemanusiaan. Dari mengumpulkan bantuan, bikin dapur umum, sampai membuka posko kesehatan di titik-titik pengungsian.
“Ini dapat berupa pengumpulan bahan makanan, mendirikan dapur umum, dan khususnya kepada sayap Kesira kami perintahkan untuk membangun pos pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi penyakit akibat bencana tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.
Ia juga meminta koordinator wilayah segera berkoordinasi dengan pengurus daerah, mendata kebutuhan warga, dan memastikan bantuan bergerak ke tempat yang harusnya. Semua diminta dikerjakan aktif dan menyeluruh.
Dari kubu PDIP, gerakannya juga serupa. Ketua DPP PDI-P Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ribka Tjiptaning menyampaikan bahwa instruksi langsung dan tertulis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah ditebar ke seluruh kader untuk terlibat cepat dalam merespons bencana di Sumatera.
BACA JUGA:Data Basarnas Beda dengan BNPB, Korban Banjir Sumatera Ternyata Lebih Banyak dari Perkiraan
Menurut Ribka, koordinasi bantuan berjalan lewat struktur partai dari pusat sampai daerah. ”Kalau per DPD, DPC, sudah ada instruksi. Teman-teman juga sudah jalan. Saya sendiri, misalnya bidang kesehatan, sudah kontak teman-teman di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Mereka sudah menjalani,” ujarnya.
Instruksi Megawati terlihat langsung dieksekusi. Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara Rapidin Simbolon menggerakkan seluruh struktur partai untuk menjadikan kantor partai dari level DPC sampai anak ranting sebagai tempat pengungsian warga yang terdampak.
Di Tapanuli Tengah, kantor DPC PDI-P langsung disulap jadi posko pengungsi. Struktur partai, badan sayap, anggota legislatif dan eksekutif, serta simpatisan ikut turun tangan membuka dapur umum dan membantu warga.
Meski instruksi sudah turun, PDIP dan relawan di lapangan masih menemui kendala berat, terutama soal logistik. ”Cuma, kan akses jalan susah. Terus BBM sulit karena SPBU-SPBU susah, kan. Kami mantau terus,” kata Ribka.
BACA JUGA:631 Tewas, 472 Hilang, Pemerintah Siapkan Huntara untuk Korban Banjir Sumatera
Ribka mencontohkan sulitnya menjangkau Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Ia menekankan yang terpenting adalah memastikan bantuan benar-benar sampai di tangan warga terdampak. ”Harapan kita harus sampai kepada yang korban itu,” tegasnya.
Jangan Jadi Sorotan Gara-Gara Salah Gaya
Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, mengingatkan bahwa wajar kalau partai politik ikut turun tangan membantu warga saat bencana. Itu bagian dari kewajiban moral dan kemanusiaan. Tetapi ia wanti-wanti agar partai jangan salah langkah ketika membawa simbol dan atribut saat menyalurkan bantuan.
Menurut Suko, publik bisa saja mengartikan bantuan itu sebagai gerakan politik kalau atribut partai dipamerkan berlebihan. Yang tadinya mau terlihat peduli malah bisa dianggap memanfaatkan musibah sebagai panggung. ”Pemberian bantuan akan dilihat sebagai manuver politik jika bantuannya terlalu dilabeli atribut parpol, banyak spanduk, dan publikasinya berlebihan,” kata Suko.
Ia mengingatkan, pemakaian atribut yang terlalu ramai justru bisa jadi blunder untuk partai. Karena itu, ia berharap parpol bisa menahan diri, tidak menonjolkan identitas politik, apalagi di tengah suasana warga yang sedang bersedih.
BACA JUGA:BMKG Blak-blakan: Indonesia Tak Siap Hadapi Bencana Banjir Sebesar di Sumatera
”Tindakan itu baik sebagai bentuk kepedulian dalam konteks kemanusiaan. Yang penting, jangan mencuri panggung dan jangan menjadikan bencana sebagai panggung politik. Ibaratnya, jika memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu,” ujarnya.
Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, juga punya pandangan serupa. Menurut dia, partai politik yang memberi bantuan memang patut diapresiasi, tetapi bantuan itu harus tulus tanpa pamrih.
”Malah menjadi aneh jika partai atau anggota dewan tidak memberikan bantuan, sementara kalangan lain, termasuk rakyat biasa, berbondong-bondong membantu sebagai bentuk solidaritas. Masalahnya, kepedulian ini jangan bersifat insidentil, hanya muncul ketika ada musibah,” kata Lili.
Ia mengingatkan agar bantuan tidak dijadikan bungkus pencitraan atau modal politik. Kalau publik merasa ada aroma kepentingan, justru bisa muncul kekecewaan dan rasa enek. Lebih jauh, Lili menilai DPR sudah saatnya menunjukkan kepedulian secara lebih kolektif, tidak berjalan sendiri-sendiri menurut fraksi. Apalagi risiko bencana ke depan semakin tinggi dan menuntut respons yang lebih serius.
BACA JUGA:Aceh Menangis: Korban Jiwa Tembus 156 Orang, Ratusan Ribu Warga Terisolasi di Tengah Kepungan Banjir
”Misalnya, DPR membentuk lembaga peduli masyarakat yang dananya berasal dari iuran anggota, lalu disalurkan atas nama DPR, bukan lagi nama fraksi. Dengan begitu, kepedulian dan sense of crisis dapat diwujudkan secara permanen,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
