NasDem Teriak Darurat Nasional, Pemerintah Masih Pegang Payung Sambil Lihat Langit

JAKARTA, PostingNews.id — Berita ini memotret situasi ketika air kiriman, longsor, dan lumpur sudah menutup jalan lintas Sumatera, tetapi debat soal status darurat bencana nasional masih seperti lampu kuning yang tak kunjung berubah hijau. Di tengah suasana genting tersebut, muncul suara lebih keras dari Senayan. 

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania meminta Presiden Prabowo Subianto segera menaikkan level penanganan menjadi darurat bencana nasional, bukan sekadar empati dan kunjungan lapangan.

Menurut Dini, langkah penetapan status nasional penting karena korban jiwa yang terus bertambah dan infrastruktur utama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan lumpuh total. 

“Empati saja tidak cukup. Pemerintah harus segera bertindak dengan kewenangan tertinggi untuk menetapkan status darurat bencana nasional,” ujar Dini dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025. 

BACA JUGA:Banjir Besar di Sumut, DPR Asal Tapanuli Ini Baru Sebatas Menduga karena Perambahan Hutan

Baginya, status tersebut tidak hanya simbolik, melainkan pintu masuk agar Presiden memiliki legitimasi politik penuh untuk melakukan audit lingkungan, moratorium izin, hingga menindak mereka yang diduga menjadi aktor perusakan kawasan hulu.

Dini menyebut bencana yang dipicu Siklon Tropis Senyar ini tidak bisa dipetakan sebagai persoalan satu provinsi saja. Karena karakter kerusakan lintas wilayah, komando tunggal dari pemerintah pusat dinilai jauh lebih logis ketimbang menunggu koordinasi daerah yang terseok oleh akses putus dan logistik yang terhambat. 

Terlebih infrastruktur strategis seperti jalur lintas Sumatera ikut terdampak dan menahan distribusi barang, pangan, dan pemulihan ekonomi warga. 

Bagi Dini, negara perlu bergerak cepat, bukan membiarkan status darurat administratif mengambang. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersembunyi di balik istilah “bencana daerah” hanya untuk menghindari tanggung jawab atas tata kelola lingkungan yang buruk dalam jangka panjang. “Negara harus hadir di garda terdepan,” ujarnya.

BACA JUGA:Menkeu Ancam Bekukan Bea Cukai jika Tak Berbenah, Ribuan Pegawai Terancam Dirumahkan

Sementara itu BNPB merilis angka terbaru korban banjir dan longsor di tiga provinsi yang terdampak paling berat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan hingga Jumat, 28 November sore, sedikitnya 174 orang meninggal dunia dengan 12.546 kepala keluarga mengungsi. 

Sumatera Utara tercatat paling banyak kehilangan warganya dengan 116 korban jiwa, disusul Aceh 35 orang dan Sumatera Barat 23 orang. “Data ini masih bersifat sementara dan akan terus kami perbarui,” kata Suharyanto.

Narasinya sederhana tetapi getir: air sudah datang duluan, sedangkan keputusan tingkat nasional masih menunggu lampu hijau. Pemerintah pusat kini dituntut memberi jawaban yang lebih tegas dari sekadar pemantauan harian dan konferensi pers.