BGN Bongkar Fakta Baru, Anak Sekolah di Lembang Keracunan Gegara Melon Overdosis Nitrit

JAKARTA, PostingNews.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengaku heran dengan munculnya angka fantastis dalam rencana penambahan anggaran proyek makan bergizi gratis atau MBG yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional. Angka yang disebut mencapai Rp100 triliun itu dinilai janggal karena tidak pernah tercatat dalam dokumen maupun hasil rapat resmi antara Komisi IX dan BGN.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu, 12 November 2025, Nihayatul menegaskan bahwa setiap penambahan anggaran negara harus melalui mekanisme dan persetujuan Komisi IX DPR terlebih dahulu. Ia menyebut tidak ada catatan resmi mengenai pengajuan tambahan dana sebesar itu. “Setiap penambahan anggaran itu harus melalui persetujuan Komisi IX DPR,” ujarnya di ruang rapat.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari. Politikus Partai Gerindra itu menekankan pentingnya keterbukaan dari BGN terkait perubahan program atau pergeseran anggaran.

Ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak berjalan sendiri tanpa sepengetahuan DPR. “Ke depan, saya harap kalau memang ada pergeseran program atau penambahan anggaran bisa segera dilaporkan kepada Komisi IX,” kata Putih.

BACA JUGA:Muncul Anggaran Hantu Rp100 Triliun untuk BGN, DPR Kaget karena Tanpa Sepengetahuan Mereka

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran resmi lembaganya untuk proyek MBG sejatinya masih di angka Rp71 triliun. Sementara itu, angka Rp100 triliun yang belakangan ramai dibicarakan bukanlah pengajuan tambahan dari BGN, melainkan anggaran cadangan yang disiapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dadan, dana tersebut juga pernah disebut oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat sebelumnya.

Ia menduga Presiden menganggap anggaran cadangan tersebut sudah termasuk dalam pembahasan bersama DPR. “Tiga bulan lalu di Hambalang, saya sudah sampaikan dari Rp100 triliun yang disiapkan Presiden, BGN mungkin tidak bisa mengoptimalkan seluruhnya, mungkin hanya Rp50 triliun yang bisa digunakan,” ujar Dadan.

Namun setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan dan progres proyek MBG menunjukkan peningkatan, Dadan menilai sebagian besar dana cadangan itu bisa mulai digunakan menjelang akhir tahun. Ia menyebut, dari Rp50 triliun yang tersedia, kemungkinan hanya sekitar Rp28 sampai Rp29 triliun yang akan benar-benar terserap hingga Desember.

BACA JUGA:Jusuf Kalla Ribut Soal Lahan dengan Lippo, Ada Jenderal TNI Ikut Nongol di Lokasi

“Kami sudah sampaikan kepada Presiden, bahwa BGN mungkin hanya bisa menyerap anggaran cadangan itu tidak penuh Rp50 triliun, hanya sekitar Rp28-29 triliun,” kata guru besar IPB University tersebut.

Sebelumnya, BGN juga pernah mengusulkan tambahan dana lebih besar lagi untuk pelaksanaan proyek MBG tahun depan, yakni sekitar Rp118 triliun. Usulan itu muncul karena pagu indikatif 2026 sebesar Rp217 triliun dinilai belum mencukupi kebutuhan program yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, terdiri dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil.

Menurut Dadan, kebutuhan tambahan itu juga dipicu oleh rencana pembangunan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah. “Jadi Rp217 triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus,” ujarnya usai rapat tertutup bersama Komisi IX pada Juli lalu.

Polemik soal anggaran MBG ini menjadi perhatian besar di DPR. Selain menyoroti transparansi dan tata kelola, para anggota Komisi IX juga menegaskan agar setiap langkah BGN dalam penggunaan dana raksasa tersebut tetap berada di bawah pengawasan legislatif.