Anita Wahid: Soeharto Bukan Pahlawan, Tapi Simbol Otoritarianisme

JAKARTA, PostingNews.id — Putri Abdurrahman Wahid, Anita Wahid, menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah yang akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Dalam forum diskusi bertajuk #SoehartoBukanPahlawan yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 8 November 2025, Anita berbicara dengan lugas tanpa mewakili keluarganya secara resmi, melainkan atas nama pribadi.

“Apakah memang saya menolak atau menerima Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional. Itu jelas, saya menolak,” ujarnya di hadapan para peserta.

Anita menegaskan, penolakannya bukan berarti menafikan pembangunan yang pernah dilakukan Soeharto. Ia mengakui, Presiden ke-2 Republik Indonesia itu memiliki peran dalam pembangunan bangsa, namun hal itu tidak bisa menutupi kerusakan besar yang juga ditinggalkannya. Ia menyebut Indonesia sebagai bangsa yang pemaaf, tetapi memperingatkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan dosa masa lalu.

Menurut Anita, ada alasan mendasar mengapa gelar pahlawan bagi Soeharto tidak dapat diterima. Pertama, ia menyoroti banyaknya wacana rekonsiliasi yang hanya menekankan pada aspek memaafkan tanpa menyinggung akuntabilitas.

BACA JUGA:DPR Ngaku Potong Dana Reses, Tapi Tak Ada Bukti Dokumennya

“Kita sudah terbiasa dengan hanya melihat di bagian memaafkannya saja. Kemudian berpikir bahwa apabila sudah memaafkan, maka sudah tidak perlu lagi ada akuntabilitas,” kata Anita. Ia menegaskan, akuntabilitas adalah hal yang mutlak agar kesalahan besar di masa lalu tidak berulang dalam bentuk yang lebih parah.

Alasan kedua, Anita menyinggung catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia, represi, serta praktik korupsi yang mengakar selama masa pemerintahan Soeharto. Ia menilai korupsi di era itu sangat parah dan menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin dunia dengan tingkat korupsi tertinggi.

“Yang ketiga itu adalah beliau meninggalkan legasi berupa otoritarian, bentuk otoritarian, dan kehancuran dari institusi-institusi demokratis dan sangat terstruktur,” katanya.

Dari ketiga alasan itu, Anita menyimpulkan bahwa gelar yang lebih sesuai bagi Soeharto bukanlah pahlawan, melainkan diktator.

BACA JUGA:Usman Hamid Sindir Keras: Kalau Soeharto Pahlawan, Berarti Gus Dur dan Cak Nur Penjahatnya

Nada serupa disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Usman Hamid. Dalam forum yang sama, ia menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan menjadikan tokoh-tokoh reformasi seperti Gus Dur dan Nurcholish Madjid atau Cak Nur tampak seolah-olah sebagai penjahat. 

“Cak Nur bahkan yang paling dicatat dalam sejarah. Dia lah yang mengatakan kepada Presiden Soeharto bahwa mahasiswa menginginkan agar Soeharto turun,” kata Usman.

Ia menceritakan kembali momen ketika tuntutan reformasi menguat, sementara Soeharto justru membentuk Dewan Reformasi dengan merekrut orang-orang dekatnya, termasuk Cak Nur. Soeharto pun kebingungan ketika Cak Nur menolak bergabung. “Kata Cak Nur, Pak Harto tahu tidak apa yang dimaksud mahasiswa itu reformasi. Tidak tahu. Yang diinginkan oleh mahasiswa dengan reformasi adalah Pak Harto turun,” ujar Usman.

Usman menambahkan, jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka logikanya tokoh-tokoh seperti Cak Nur, Amien Rais, dan Gus Dur harus dianggap sebagai penjahat. Ia menilai, makna kepahlawanan menjadi absurd bila Soeharto disandingkan dengan sosok-sosok pejuang HAM seperti Gus Dur dan buruh perempuan Marsinah. “Makin absurd. Siapa yang sebenarnya pahlawan? Siapa yang pengkhianat?” tuturnya.