KSP Moeldoko Mengingatkan Agenda Anti Korupsi||Ilustrasi by aa.com
Presiden Terima 1.191 Aduan Konflik Agraria, KSP Moeldoko: Tahun Ini Kita Targetkan Menyelesaikan 137 Kasus
TRENDINGNEWS.ID - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam sambutannya mengingatkan untuk agenda prioritas anti korupsi.
Pencapaian skor IPK Indonesia tahun 2020 menurun terkait erat dengan kondisi buruknya pengajuan perijinan, pelayanan publik yang harus dipenuhi salah satunya terkait kepastian akses terhadap lahan.
Harus diperbaiki agar kebijakan menjadi semakin akuntabel, transparan dan partisipatif untuk meminimalisir praktik korupsi.
Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria.
Dengan 251 kasus kehutanan, 32 kasus TNI/Polri, 349 kasus perkebunan swasta, 357 kasus aset BUMN, 54 kasus infrastruktur, 21 kasus Transmigrasi, 229 kasus PTPN, 128 kasus perhutani dan 127 kasus lainnya.
Permasalahan yang menjadi fokus adalah penetapan PKH, rencana detail tata ruang yang menjadi indikator dari berbagai prioritas pembangunan. Fokus Pemerintah adalah pada konflik Agraria.
Sebagai tindak lanjutan, kementerian lembaga terkait berkolaborasi dengan CSO KPA, SPI, Gema PS, BRWA untuk fokus menyelesaikan 137 konflik pada tahun ini. Di mana 105 lokus berada di Kawasan hutan dan 32 lokus ada di non kawasan hutan.
+++++
“Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke istana,” ujar Moeldoko dalam Webinar Pengukuhan Kawasan Tahunan Legal dan Legitimate yang ditayangkan kanal YouTube StranasPK Official, Rabu 28 Juli 2021.
Berdasarkan perintah presiden, KSP bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti KLHK Kemen ATR BPN, PTPN, Perhutani hingga TNI dan Polri untuk menyelesaikan konflik.
“KSP atas perintah presiden telah membuat surat kepada TNI dan Polri, terhadap daerah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dan menghindari adanya di daerah tersebut. Kita langsung tunjukkan titik-titiknya itu,” kata Moeldoko.