JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax, Sabtu 3 Septermber 2022, sejumlah masyarakat hingga politisi turut memberikan tanggapan.
Sementara, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah diterapkan pemerintah, hanya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang belum dilakukan.
"Subsidi beda dengan bantuan sosial (Bansos). Itu tugas pemerintah dalam menjaga masyarakat dari masalah sosial ekonomi yang terjadi," kata Hery, Minggu 4 Agustus 2022.
Jadi menghapus atau mengalihkan subsidi energi ke bansos berpotensi maladministrasi karena dalam UU energi dan uu migas mengatur subsidi energi.
"Kalau mengalihkan atau meniadakan subsidi energi itu harus merevisi pasal dari UU energi dan UU migas," imbuhnya.
+++++
jadi sambung dia, konsentrasi pemerintah tinggal ke pembatasan distribusi BBM bersubsidi dengan revisi Perpres tersebut
Kalau kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar tidak dilakukan maka kasus jebolnya kuota BBM bersubsidi akan terus berlanjut.
Kelompok mampu lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi tersebut maka akan merugikan masyarakat tidak mampu. "Ini yang saya maksud katagori maladministrasi," ujarnya.
Saat ini mobil pribadi dan industri memang paling banyak minum pertalite dan solar dari segi volume BBM, tapi dari segi jumlah kendaraan sepeda motor paling banyak bergantung pertalite.
Keputusan pemerintah untuk tetap menaikan harga BBM bersubsidi dianggap sama saja mencekik rakyatnya sendiri.
Senada dengan, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah benar-benar tidak memiliki empati.
"Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas,” kata Netty dilansir Minggu 4 September 2022.
BACA JUGA:Kabar Baik! Festival Condet Akan Digelar Usung Pesan Jaga Adat dan Budaya Betawi
Menurut Netty, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’ makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga.