"Kasih saya kesempatan, (saya) mau belajar, tapi belajar cepat, karena pengalaman saya kan 20 tahun. Saya kira satu hari lihat sebentar mudah2an bisa langsung," tutur Zulkifli.
Selain Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi menilai pengalaman Hadi Tjahjanto sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menjadikannya memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi juga dinilai Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.
"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN," ucap Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Hadi pun mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya soal sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.
"Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut," kata Hadi.
Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tanah termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
"Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi," tegasnya.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor seusai dilantik juga menyebut dirinya yakin dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Saya harus bersinergi, Ibu Ida sendiri kan dari Partai Kebangkitan Bangsa, harapannya bisa menjalankan organisasi bersama-sama untuk Indonesia," kata Afriansyah.
Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang tiu mengatakan tidak ada tugas khusus yang dipesankan Presiden Jokowi untuk ia kerjakan.
"Belum ada (target khusus), cuma beliau menyampaikan bantu tugas tugas kementerian," tambah Afriansyah.
Sedangkan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni mengatakan diminta membantu untuk menyelesaikan konflik agraria.
"Tadi Pak Presiden menyampaikan, pertama menyelesaikan konflik agraria. Saya baca di Wakatobi, Presiden menyampaikan arahan banyak terjadi pedang-pedang-an, banyak terjadi konflik di bawah yang sangat membuat kita sedih, oleh karena itu, ini harus diselesaikan secara maksimal, secepat mungkin, sebanyak mungkin," ungkap Raja Juli.
Masalah kedua yang harus diselesaikan adalah Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu adalah mempercepat proses sertifikasi tanah.
"Program sertifikasi tanah akan terus dilanjutkan juga semaksimal mungkin menjelang Pak Jokowi selesai masa periode keduanya ini, tahun 2024," imbuh Raja Juli.
Menurut Raja Juli, salah satu masalah utama adalah mafia tanah dan Presiden Jokowi mendorong supaya ada proses transparansi dalam semua proses.