POSTINGNEWS.ID --- Yayasan MADANI Berkelanjutan bersama koalisi lembaga iklim internasional menggelar diskusi panel resmi di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada November 2026 guna mendorong percepatan elektrifikasi transportasi yang adil. Forum bertajuk "Status of Global Climate Action and the Role of Transport Electrification in Meeting Climate Goals" ini digelar karena porsi listrik di sektor transportasi global baru mencapai 2 persen, jauh tertinggal dari target Persetujuan Paris untuk menahan laju pemanasan bumi.
Konteks: Mengapa Elektrifikasi Transportasi Penting bagi Kita?
Buat Sobat Postingnews yang sehari-hari berkutat dengan kemacetan dan polusi udara di perkotaan, sektor transportasi ternyata merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar sekaligus penyerap energi fosil paling boros. Berdasarkan data paparan panel di COP31, sektor transportasi menyumbang sekitar 30 persen permintaan energi final global, namun baru 2 persen di antaranya yang sudah beralih ke tenaga listrik.
Dorong Kedaulatan Energi Bersih, MADANI Berkelanjutan Ajukan Tiga Tuntutan Transisi Transportasi di COP31-Dok-Dok
Jika peralihan menuju kendaraan listrik dan angkutan massal berjalan lambat, negara berkembang seperti Indonesia akan terus terbebani anggaran impor bahan bakar minyak (BBM) yang menguras devisa negara. Artinya, kebijakan transisi transportasi ini berdampak langsung pada stabilitas harga energi harian, kualitas udara yang kita hirup, hingga kelestarian hutan akibat ekspansi tambang nikel dan bahan baku biofuel.
BACA JUGA:ALVA dan Bank BPD Bali Targetkan Elektrifikasi Lebih Mudah di Lingkup ASN Pulau Dewata
Target Iklim Global Masih Terancam Kesenjangan Transisi
Dalam diskusi yang dipandu Antony Froggatt dari Transport & Environment (T&E) serta Louise Jeffery dari NewClimate Institute tersebut, para pakar menyoroti ketimpangan tajam dalam transisi energi dunia. Meskipun emisi bahan bakar fosil global diperkirakan mulai menurun pada 2026 berkat pertumbuhan energi terbarukan dan lonjakan penjualan kendaraan listrik, lajunya belum cukup cepat.
Peneliti Kebijakan Iklim NewClimate Institute, Janna Hoppe, memaparkan bahwa proyeksi pemanasan global memang membaik dari 3,6 derajat Celcius menjadi 2,7 derajat Celcius sejak Persetujuan Paris disepakati. Namun, angka tersebut masih jauh dari batas aman sehingga porsi listrik di sektor transportasi wajib digenjot menjadi 11 hingga 17 persen pada 2035, serta 45 hingga 57 persen pada 2050.
"Sayangnya, kebijakan saat ini hanya mencapai sekitar 6 persen pada 2035. Selain mengganti kendaraan fosil dengan kendaraan listrik, pemerintah wajib mendorong pergeseran moda menuju transportasi publik dan memperbaiki perencanaan tata ruang kota," tegas Janna Hoppe.
Pelajaran Ekonomi Makro dari Eropa dan Chile
Dari sisi implementasi, Direktur Energi dan Iklim T&E, Kädi Ristkok, mengungkapkan bahwa elektrifikasi transportasi di Eropa telah berhasil menggantikan kebutuhan minyak global sekitar 1,2 juta barel per hari. Kendaraan listrik kini mencakup hampir seperempat penjualan mobil baru di benua tersebut, sekaligus memperbaiki kualitas udara dan memperkuat ketahanan energi dari ketergantungan impor fosil.
Senada dengan hal itu, Kepala Permintaan Energi Carbon Tracker, Ben Scott, menilai mempertahankan armada bermesin pembakaran internal di negara berkembang hanya akan memicu tekanan inflasi. Ia mencontohkan studi makroekonomi di Chile yang membuktikan percepatan adopsi kendaraan listrik mampu menghemat impor BBM hingga 27 miliar Dolar AS selama 25 tahun, memangkas biaya kesehatan 500 juta Dolar AS, serta menghindari kerugian kerusakan iklim senilai 20 miliar Dolar AS hingga 2050.
Tantangan di Indonesia: Dominasi Mobil Pribadi dan Ancaman Deforestasi
Bagi Indonesia, tantangan transisi transportasi terbilang kompleks karena sektor ini menyerap sekitar 40 persen konsumsi minyak final nasional dan menyumbang seperempat emisi sektor energi pada 2024. Direktur Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan Institute for Essential Services Reform (IESR), Agus Tampubolon, menyoroti ketimpangan insentif kendaraan listrik di tanah air.
"Sayangnya, sekitar 80 persen kendaraan listrik di Indonesia masih berupa kendaraan pribadi karena insentif pemerintah lebih berpihak ke sektor tersebut. Padahal, elektrifikasi transportasi publik harus menjadi prioritas utama," ujar Agus Tampubolon.