POSTINGNEWS.ID --- Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia secara resmi menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengisi kekosongan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Aspirasi ini disampaikan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden yang memicu dimulainya proses konstitusional pemilihan pengganti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Alasan Asosiasi Ojol Mendukung Sufmi Dasco
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai Sufmi Dasco memiliki kapasitas kepemimpinan dan rekam jejak komunikasi politik yang memadai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Garda Indonesia, pengalaman Dasco selama menjabat sebagai pimpinan DPR RI dinilai menjadi modal penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat akar rumput dengan kebijakan pemerintah.
Isi Kekosongan Kursi Wapres, Garda Indonesia Dorong Nama Sufmi Dasco-Dok-Dok
Komunitas pengemudi transportasi daring tersebut berharap figur wakil presiden yang baru nantinya mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memberi perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan pekerja sektor informal. Selama ini, para pengemudi ojol kerap menyuarakan perlunya payung hukum yang jelas terkait tarif, potongan aplikator, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kami berharap Wakil Presiden berikutnya merupakan sosok yang memiliki kemampuan komunikasi, memahami aspirasi masyarakat, dan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Kami melihat Pak Sufmi Dasco memiliki pengalaman dan kapasitas tersebut," ujar Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta.
BACA JUGA:Potongan Ojol Disorot, Prabowo Subianto: Di Atas 10% Jangan Usaha di RI
Konteks dan Mekanisme Konstitusional Pergantian Wakil Presiden
Mengapa dinamika pengisian kursi Wakil Presiden ini menjadi krusial bagi masyarakat luas? Posisi wakil presiden memegang peran strategis dalam membantu presiden menjalankan roda pemerintahan, mengawal program prioritas nasional, serta memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif di tengah tantangan ekonomi.
Bursa pencalonan wakil presiden ini bergulir setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas pengunduran dirinya. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dengan alasan permintaan sendiri demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan MPR. Surat pengunduran diri itu menjadi dasar hukum bagi MPR untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
BACA JUGA:Seruan Turunkan Presiden Meledak Ojol Mengamuk, Saiful Mujani Dituding Makar
Aturan UUD 1945 dan Peta Dukungan Politik
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Artinya, hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama kandidat sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan melalui mekanisme sidang MPR.
Selain dukungan dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, nama Sufmi Dasco Ahmad juga dilaporkan memperoleh dukungan dari sejumlah kader Partai Gerindra, beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta elemen organisasi masyarakat lainnya. Meski demikian, proses pengusulan resmi masih menunggu tahapan administrasi di parlemen dan keputusan final dari Presiden.
Di sisi lain, sejumlah pengamat dan elemen masyarakat sipil juga menyoroti pentingnya transparansi serta rekam jejak yang teruji bagi siapa pun dua kandidat yang kelak diajukan oleh Presiden ke MPR. Keseimbangan antara stabilitas koalisi politik di parlemen dan kapasitas teknokratis dalam menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat menjadi faktor yang banyak diperhitungkan publik.