JAKARTA, PostingNews.id – Larangan penggunaan Kampus Universitas Indonesia (UI) tak menghentikan langkah Konferensi Republik. Setelah sempat batal digelar di lingkungan kampus, konsolidasi nasional akhirnya tetap berlangsung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Ahad, 28 Juni 2026.
Selama sekitar empat jam, lebih dari 200 peserta dari berbagai organisasi berkumpul untuk merumuskan arah gerakan. Pertemuan itu membahas tiga agenda utama, yakni platform perjuangan, desain organisasi, serta model kepemimpinan yang akan diusung ke depan.
Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, mengatakan peserta berasal dari beragam latar belakang dan mengikuti forum baik secara langsung maupun daring.
"Mereka mengikuti diskusi secara langsung dan melalui daring," kata Yanuar usai acara di Cikini, Jakarta Pusat.
Menurut Yanuar, pembahasan mengenai platform bertujuan menyatukan berbagai pandangan dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam Konferensi Republik. Meski masing-masing peserta membawa perspektif berbeda, seluruhnya sepakat memperjuangkan kepentingan publik sebagai fondasi gerakan.
"Ada berbagai pandangan mengenai nilai yang diperjuangkan," ujarnya.
BACA JUGA:Prabowo Kunci Ruangan, Ngomong 5 Jam ke Dosen, Akui Butuh Orang-Orang Pintar Buat Urus Negara
Ia mengatakan kesamaan pandangan kemudian dirumuskan dalam semangat gotong royong yang melibatkan berbagai kalangan.
"Kami lalu mengaitkannya dengan gotong royong. Koalisi harus lintas generasi, lintas sektor, dan lintas aktor," katanya.
Forum tersebut juga menyepakati tujuan gerakan untuk mengembalikan posisi warga negara sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Karena itu, masyarakat dinilai harus memiliki ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pembangunan maupun politik.
Pada pembahasan berikutnya, peserta menyepakati Konferensi Republik tidak akan dibentuk sebagai partai politik. Organisasi ini juga tidak akan menggunakan model hierarki dengan struktur pimpinan pusat hingga cabang.
Sebaliknya, gerakan akan dibangun dalam bentuk jejaring yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari penerbit buku, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, petani, buruh, pekerja, hingga kalangan akademisi.
BACA JUGA:Zulhas Minta Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Ongkos Politik Bupati Bisa Tembus Rp100 Miliar
"Tentu saja tidak mudah. Namun karena prinsip inklusivitas dan kebersamaan, platform disusun agar berbagai organisasi tersebut dapat berkumpul," ujar Yanuar.
Selain bentuk organisasi, forum juga membahas konsep kepemimpinan. Peserta menyepakati tiga karakter utama yang akan menjadi fondasi gerakan, yakni kepemimpinan institusional, kepemimpinan kolektif, dan kepemimpinan intrinsik.
"Kepemimpinan institusional berarti bukan menonjolkan diri sendiri, tetapi merawat kelembagaan," kata Yanuar.
Ia menambahkan, kepemimpinan kolektif dimaknai sebagai pengelolaan organisasi yang dikerjakan bersama sehingga mampu terus beradaptasi terhadap berbagai perubahan.
"Jadi dikerjakan bersama-sama," ujarnya.
Sementara itu, kepemimpinan intrinsik menempatkan nilai-nilai perjuangan di atas kepentingan pragmatis maupun kepentingan pribadi.
Dalam forum tersebut juga disepakati penambahan 17 orang pengurus baru sehingga total pengurus sementara menjadi 20 orang. Meski demikian, pembagian jabatan masih akan dibahas lebih lanjut.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik Sudirman Said mengatakan seluruh hasil konsolidasi tersebut masih berupa pokok-pokok pemikiran yang akan terus disempurnakan.
"Kami berjalan terus dari daerah ke daerah. Mungkin akan ada tambahan-tambahan, baik yang sifatnya memperkaya platform maupun memperkuat organisasi," kata Sudirman.
Ia menargetkan struktur kepengurusan final dapat diselesaikan dalam dua pekan ke depan.
Sebelumnya, Konferensi Republik bertajuk "Jalan Menata Kembali Republik" sedianya akan digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. Namun kegiatan tersebut batal dilaksanakan setelah pihak universitas mencabut izin penggunaan lokasi.
Panitia Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan alasan yang disampaikan pihak UI adalah persoalan administrasi. Padahal, menurut dia, seluruh prosedur telah dipenuhi.
"Padahal, kami sudah sesuai prosedur," ujar Jaleswari.
Ia menjelaskan panitia telah mengajukan permohonan penggunaan fasilitas kampus sejak jauh hari. Bahkan pada Rabu, 24 Juni 2026, pihak UI telah menerbitkan surat tugas yang dipahami panitia sebagai bentuk persetujuan penggunaan lokasi.
"Kami memaknai surat itu sebagai tanda bahwa permohonan kami diterima," katanya.
Namun, pada Sabtu malam, 27 Juni 2026, panitia menerima pemberitahuan bahwa izin penggunaan kampus dibatalkan.
Hingga kini, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan pihak universitas masih menyiapkan penjelasan resmi terkait polemik pembatalan kegiatan tersebut.