JAKARTA, PostingNews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang menjangkau puluhan juta masyarakat berpotensi mengalami perubahan besar. Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menggodok skema baru agar bantuan makanan gratis tidak lagi dibagikan dengan pendekatan yang terlalu luas, melainkan lebih terarah kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan.
Salah satu instrumen yang sedang dipertimbangkan adalah penggunaan data desil atau kelompok kesejahteraan masyarakat. Namun BGN menegaskan bahwa ukuran tersebut tidak akan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan siapa yang berhak menerima manfaat program.
Juru Bicara BGN Agustina Arumsari menjelaskan lembaganya masih meramu sejumlah indikator agar penyaluran program lebih tepat sasaran. Selain kondisi ekonomi, pemerintah juga akan mempertimbangkan tingkat kerentanan gizi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan bergizi.
“Desil itu hanya salah satu indikator. Nanti ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang salah satu parameternya adalah desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi. Itu masih kami olah dan kami ramu kriterianya,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.
BACA JUGA:PKB Mau Naikkan Ambang Batas Parlemen, Partai Kecil Terancam Tersingkir Sebelum Bertanding
Menurut dia, penyusunan formula baru tersebut masih berlangsung dan akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan anggaran MBG tahun 2027.
Dalam skema yang sedang dikaji, masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi, kondisi ekonomi rendah, dan akses pangan yang terbatas berpeluang menjadi kelompok prioritas penerima bantuan.
“Kalau memang dia berada di daerah yang rentan gizi, kondisi sosial ekonominya rendah, dan akses terhadap pemenuhan gizinya rentan, itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami untuk melakukan penyesuaian sasaran kepada pihak lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Meski demikian, BGN belum menentukan kelompok desil mana yang nantinya akan diprioritaskan. Pengolahan data masih berlangsung dan formula akhir belum diputuskan.
“Kalau sekarang ditanya persisnya seperti apa, formulanya masih kami susun,” kata Agustina.
Kajian tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi kebutuhan anggaran MBG untuk tahun depan. Selama ini, usulan anggaran program disusun berdasarkan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.
BACA JUGA:DPR Siap Gelar Karpet Merah untuk Mahasiswa, Tapi Krisis yang Diprotes Belum Tentu Ikut Didengar
Namun angka tersebut kini mulai dipertanyakan. BGN menilai jumlah penerima yang digunakan dalam simulasi anggaran kemungkinan terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan maupun kemampuan fiskal pemerintah saat ini.
Karena itu, lembaga tersebut tengah menyusun ulang berbagai asumsi dasar program, termasuk mekanisme penargetan penerima manfaat agar anggaran yang tersedia bisa digunakan secara lebih efektif.
“Angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat. Angka tersebut masih kami anggap terlalu besar,” ujarnya.