JAKARTA, PostingNews.id – Setelah berjam-jam menyuarakan kritik di jalanan, sejumlah mahasiswa akhirnya melangkah masuk ke kompleks Istana Wakil Presiden. Di luar pagar, tuntutan masih menggema. Di dalam ruangan, dialog tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai digelar.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) bersama aliansi mahasiswa dari Jakarta dan sekitarnya menggelar aksi bertajuk "Tata Ulang Indonesia" di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juni 2026.
Di tengah aksi tersebut, mahasiswa menerima tawaran mediasi dari Gibran. Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar 15 perwakilan mahasiswa memasuki Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.25 WIB untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup.
Bagi para mahasiswa, pertemuan itu bukan sekadar agenda seremonial. Mereka datang membawa sederet kritik terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK M. Aldi Maludin mengatakan pihaknya akan menggunakan forum tersebut untuk menyampaikan langsung keberatan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
BACA JUGA:Titik-titik Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta Hari Ini, Prabowo Dihujani Tuntutan dari MBG hingga BBM
"Kami akan menyampaikan penekanan mengenai pentingnya substansi program yang dijalankan pemerintah terhadap kehidupan rakyat," kata Aldi.
Menurut dia, seluruh tuntutan yang dibawa dalam aksi hari ini akan disampaikan langsung kepada Gibran. Salah satu yang menjadi sorotan adalah permintaan penghentian proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa menilai dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan dengan tata kelola yang belum matang, terburu-buru, dan minim kajian strategis.
Aldi mencontohkan program MBG yang belakangan turut disorot setelah muncul dugaan kasus korupsi yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional.
"Kami tidak ingin ada oligarki dalam kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah, terutama kebijakan yang membuat rakyat sengsara," ujarnya.
Dalam aksi "Tata Ulang Indonesia", mahasiswa mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah.
BACA JUGA:Bos Gizi Pengganti Tersangka Korupsi Bicara Anggaran di Balik Pintu Tertutup
Pertama, menghentikan sementara sekaligus mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua, meninjau kembali Undang-Undang Polri. Ketiga, menghentikan praktik militerisme dan memperkuat supremasi sipil.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mereka juga menuntut akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.