JAKARTA, PostingNews.id – Ketika mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan “Reformasi Jilid II” dan “Menuju Indonesia Bangkrut”, pemerintah justru punya tafsir yang berbeda soal reformasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari bahkan menilai Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar melanjutkan agenda reformasi, melainkan menjadi tokoh utama dari reformasi gelombang kedua.
Bagi Qodari, langkah-langkah yang ditempuh Prabowo saat ini bukan sekadar kebijakan rutin pemerintahan. Ia melihat ada upaya besar untuk membongkar struktur ekonomi yang selama ini dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Pak Prabowo adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan Pak Prabowo sekarang adalah melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia,” kata Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad, 14 Juni 2026.
Menurut dia, struktur ekonomi yang selama ini berjalan dinilai memberi ruang bagi segelintir elite untuk menikmati keuntungan besar, bahkan membuka peluang kebocoran uang negara.
“Struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu membawa lari uang negara sedang dikoreksi oleh Pak Prabowo,” ujarnya.
BACA JUGA:Motor Listrik MBG Rp1,22 Triliun Masih Tertahan di Gudang, BGN Pilih Tunggu Vonis Korupsi
Qodari mengeklaim pemerintahan Prabowo berani menyentuh wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap terlalu sensitif atau sulit disentuh oleh penguasa terdahulu. Salah satu contoh yang ia soroti adalah penegakan hukum di sektor tata niaga minyak.
Ia menyinggung kasus pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid yang selama bertahun-tahun kerap disebut sebagai figur yang sulit dijangkau aparat penegak hukum.
“Kita sudah tahu bahwa Riza Chalid selama ini dianggap tidak tersentuh. Oleh Pak Prabowo, beliau sudah menjadi tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum,” kata Qodari.
Selain sektor minyak, Qodari juga menyoroti langkah pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurutnya, satuan tugas tersebut telah bergerak menindak jutaan hektare kebun sawit ilegal yang selama bertahun-tahun beroperasi tanpa banyak gangguan.
“Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita selain Pak Prabowo? Tidak pernah ada sebelumnya,” ujarnya.
Atas berbagai langkah itu, Qodari menilai Prabowo berada di garis terdepan dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat sekaligus menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang.
Namun klaim tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik dari kalangan mahasiswa. Dalam beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah daerah dengan mengangkat tema “Menuju Indonesia Bangkrut” dan “Reformasi Jilid II”.