JAKARTA, PostingNews.id – Program pengendalian perubahan iklim yang semestinya identik dengan upaya menjaga hutan kini justru memunculkan pertanyaan lain. Bukan soal berapa banyak karbon yang berhasil ditekan, melainkan siapa saja yang duduk di kursi pengurus dan menikmati aliran honor bulanannya.
Sorotan itu muncul setelah beredarnya salinan Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2025 di media sosial. Dokumen tersebut memuat perubahan struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebuah organisasi pendukung program FOLU Net Sink 2030 yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam agenda pengendalian perubahan iklim.
Dalam dokumen yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Januari 2025 itu, tercantum ketentuan mengenai perubahan struktur organisasi pendukung program tersebut.
“Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Operation Management Office sebagai organisasi pendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim,” demikian bunyi keputusan tersebut.
Dokumen itu ditandatangani Kepala Biro Hukum Supardi. Namun, salinan yang beredar disebut belum memuat tanda tangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
BACA JUGA:Gejayan Mengepung Prabowo-Gibran, Massa Teriakkan MBG hingga BBM, Kritik Tak Mau Lagi Dibungkam
Yang kemudian menjadi perhatian adalah munculnya sejumlah nama yang diketahui memiliki afiliasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam susunan kepengurusan tersebut.
Nama Andy Budiman tercantum sebagai Dewan Penasihat Ahli. Endika Fitra Wijaya masuk sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari. Sementara itu, Sigit Widodo tercatat sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon.
Daftar itu juga memuat nama Furqan Amini Chaniago sebagai anggota Bidang Konservasi serta Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas. Adapun Raja Juli Antoni sendiri berada pada posisi penanggung jawab atau pengarah program FOLU Net Sink 2030.
Tak hanya susunan nama, besaran honor yang diterima para pengurus turut menjadi perhatian. Dalam aturan tersebut, penanggung jawab atau pengarah memperoleh honor Rp50 juta per bulan. Anggota bidang menerima Rp20 juta per bulan, sementara staf kesekretariatan memperoleh Rp8 juta setiap bulan.
BACA JUGA:Usai Demo Gejayan, Eks Ketua BEM UGM Temukan Alat Pelacak di Mobil
Secara lebih rinci, daftar honor yang tercantum dalam aturan itu meliputi penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta per bulan, wakil penanggung jawab atau pengarah Rp40 juta per bulan, dewan penasihat ahli Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana Rp30 juta per bulan, ketua harian I Rp30 juta per bulan, ketua harian II Rp30 juta per bulan, sekretaris atau koordinator sekretariat Rp30 juta per bulan, ketua bidang Rp30 juta per bulan, serta staf kesekretariatan bidang Rp8 juta per bulan.
Tempo menyatakan telah berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah petinggi PSI terkait informasi tersebut. Di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PSI, anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka, serta Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PSI Sigit Widodo.
Namun hingga berita ini ditulis, belum ada satu pun pihak yang memberikan tanggapan.