JAKARTA, PostingNews.id – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan aksi mahasiswa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut terus menuai perdebatan. Di satu sisi, DPR menilai pelibatan unsur pertahanan masih dapat dibenarkan demi menjaga stabilitas nasional. Namun di sisi lain, kelompok masyarakat sipil melihat langkah tersebut sebagai sinyal yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pengamanan demonstrasi pada prinsipnya memang menjadi tanggung jawab kepolisian. Namun, menurut dia, kondisi tertentu memungkinkan keterlibatan TNI dalam mendukung terciptanya ketertiban umum.
“Untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga,” kata Dave kepada wartawan pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa TNI memiliki mandat menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, sinergi antara institusi pertahanan dan aparat penegak hukum dinilai penting ketika negara membutuhkan stabilitas.
“Kami meyakini bahwa sinergi antara aparat pertahanan dan penegak hukum merupakan kunci dalam menjaga stabilitas negara,” ujarnya.
BACA JUGA:Mahasiswa Ancam Turun Lebih Besar, Prabowo Dituding Bawa Indonesia ke Arah Bangkrut
Meski mendukung koordinasi antarinstansi, Dave mengingatkan seluruh langkah pengamanan harus tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak-hak sipil warga negara.
“Hal yang terpenting adalah setiap langkah tetap sesuai koridor hukum, menghormati hak-hak sipil, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” katanya.
Tak hanya membela kemungkinan keterlibatan TNI, Dave juga menilai Komponen Cadangan dapat menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang membantu menjaga keamanan nasional.
“Komcad dibentuk sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta untuk memperkuat kesiapan bangsa menghadapi berbagai potensi ancaman strategis,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melontarkan kritik keras terhadap pengerahan TNI dan Komcad dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026.
BACA JUGA:ASN Dilatih Militer Lalu Dikirim Kawal Demo? Bivitri Sebut Negara Sedang Main Api
Bagi koalisi, demonstrasi merupakan ranah aparat sipil dan seharusnya ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Mereka menilai pelibatan unsur militer berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dalam negeri.
“Mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparatur sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada,” demikian bunyi pernyataan bersama koalisi.
Kritik juga diarahkan pada kehadiran Komcad yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Menurut koalisi, hingga saat ini tidak ada situasi yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.