JAKARTA, PostingNews.id — Sorotan terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat respons langsung dari Istana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengklaim bahwa setiap kelebihan biaya perjalanan kenegaraan yang melampaui anggaran negara tidak dibebankan kepada APBN, melainkan dibayar langsung oleh Presiden Prabowo menggunakan dana pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Teddy untuk menanggapi kritik yang belakangan mengemuka mengenai frekuensi kunjungan Presiden ke berbagai negara.
“Jadi, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy dalam keterangan video yang disampaikan pada Senin, 1 Juni 2026.
Tak hanya soal biaya, Teddy juga menepis anggapan bahwa lawatan Presiden saat ini dilakukan dengan rombongan besar. Menurut dia, jumlah delegasi yang ikut dalam kunjungan luar negeri era Prabowo justru lebih ramping dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Ia menjelaskan, pada masa presiden-presiden terdahulu jumlah rombongan yang menyertai kepala negara dapat melampaui 120 orang. Sementara saat ini jumlahnya disebut hanya sekitar separuh dari angka tersebut.
BACA JUGA:Jual Mimpi Dapur MBG, Uang Rp950 Juta Raib, BGN Tegaskan Tak Pernah Pakai Calo
“Pada masa Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” ujarnya.
Meski menyampaikan klaim mengenai efisiensi perjalanan presiden, Teddy tidak mengungkap berapa besar anggaran negara yang dialokasikan untuk setiap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Ia juga tidak menjelaskan berapa nominal yang telah dikeluarkan dari kantong pribadi Presiden untuk menutupi kelebihan biaya tersebut.
Klarifikasi dari Istana ini muncul setelah pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patti Djalal, menyampaikan sejumlah catatan terkait frekuensi perjalanan Presiden ke luar negeri.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Dino meminta Presiden mempertimbangkan untuk mengurangi intensitas kunjungan luar negeri dan tidak mengabaikan suara publik yang mempertanyakan agenda tersebut.
“Banyak rakyat Indonesia meminta Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi frekuensi perjalanan ke luar negeri dan jangan menganggap remeh jeritan publik itu,” ujar Dino.
BACA JUGA:Dunia Ribut Perang Dagang, Prabowo Ingatkan Jangan Cuma Hafal Pancasila Saat Upacara
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu bahkan menyebut Prabowo sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri dalam periode pemerintahannya saat ini.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” katanya.
Dino juga mengingatkan bahwa setiap lawatan kepala negara membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menurut dia, biaya satu kali perjalanan presiden ke luar negeri dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah karena mencakup berbagai kebutuhan operasional.