JAKARTA, PostingNews.id — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pelemahan rupiah tampaknya belum selesai jadi bahan obrolan. Di tengah kurs yang sempat tembus Rp17.602 per dolar AS atau setara sekitar USD 1 (Rp17.000), Prabowo memilih menanggapi dengan nada santai. Menurutnya, warga desa tidak hidup memakai dolar sehingga gejolak kurs tak perlu terlalu dikhawatirkan.
Ucapan itu kemudian memancing kritik dari Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI. Organisasi mahasiswa tersebut menilai logika pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi yang dampaknya justru bisa sampai ke dapur rakyat kecil.
Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI, Ferdinandus Wali Ate, menyebut pandangan bahwa warga desa aman dari pelemahan rupiah sebagai cara berpikir yang keliru.
“Pernyataan bahwa rakyat di desa tidak terdampak hanya karena mereka tidak bertransaksi pakai dolar adalah kekeliruan logika yang fatal. Jangan memberi angin surga di tengah impitan ekonomi yang nyata,” kata Ferdinandus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 17 Mei 2026.
Bagi PMKRI, persoalan kurs bukan sekadar urusan orang yang pegang rekening valas atau investor pasar modal. Sebab, warga desa yang makan tahu, tempe, beli pupuk, atau bayar ongkos distribusi barang tetap ikut menanggung efek ekonomi global.
BACA JUGA:Kenapa Flu dan Batuk Lama Sembuh? Simak Penyebab dan Cara Mengobatinya
Ferdinandus mencontohkan kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe sebagian besar masih bergantung pada impor. Transaksinya menggunakan dolar AS. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku ikut naik. Pada akhirnya, yang berubah bukan kurs di layar ponsel, tapi harga kebutuhan sehari-hari.
Tak berhenti di pangan, PMKRI juga menyinggung sektor energi. Indonesia selama ini masih menjadi pengimpor minyak bersih. Artinya, pelemahan rupiah bisa memperbesar beban subsidi energi negara.
Menurut mereka, pemerintah semestinya tak hanya mengatakan situasi aman, tetapi juga menjelaskan langkah konkret menghadapi tekanan ekonomi.
“Meremehkan rasa takut rakyat yang kesulitan mengatur anggaran dapur akibat inflasi mata uang adalah tindakan berbahaya yang mencederai keadilan sosial. Ketika pemerintah bersikap masa bodoh terhadap stabilitas kurs, kredibilitas negara di mata investor taruhannya,” ujar Ferdinandus.
PMKRI bahkan menilai kritik ekonom dan masyarakat sipil seharusnya diperlakukan sebagai sistem peringatan dini, bukan dianggap pesimisme atau upaya membuat suasana gaduh.
Di sisi lain, Prabowo sebelumnya memang menepis kekhawatiran soal pelemahan rupiah. Saat berpidato di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, ia mempertanyakan narasi bahwa Indonesia sedang menuju krisis.
“Sekarang ada yang selalu, entah mengapa saya enggak mengerti, sebentar-sebentar bilang Indonesia akan runtuh, akan kacau, akan begini, iya kan?” kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta masyarakat tak terlalu cemas terhadap pergerakan rupiah. Menurutnya, kondisi Indonesia masih relatif aman, terutama dalam sektor pangan dan energi.