JAKARTA, PostingNews.id – Pemerintah akhirnya buka suara setelah film dokumenter “Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita” ramai dibubarkan di berbagai daerah. Masalahnya, pembubaran itu terjadi berulang, mulai dari kampus sampai forum diskusi warga. Tapi lucunya, pemerintah merasa tidak pernah memberi instruksi apa pun.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak berada di balik larangan pemutaran film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut.
Ia memang mengakui ada pembubaran nonton bareng alias nobar di sejumlah tempat, terutama di lingkungan kampus. Namun menurutnya, kejadian itu lebih banyak dipicu alasan administratif dan kebijakan internal masing-masing institusi.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.
Yusril lalu menunjuk beberapa kampus lain di Bandung dan Sukabumi yang disebut tetap memutar film tanpa gangguan. Dari situ, ia menyimpulkan pembubaran yang terjadi bukan gerakan terpusat dari pemerintah atau aparat.
BACA JUGA:Film Pesta Babi Lagi-lagi Diganggu, Unpad Bilang karena Lagi Libur
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril.
Masalahnya, publik telanjur melihat pola yang agak aneh. Film dibubarkan di banyak tempat, aparat datang, izin dipersulit, tapi semua pihak merasa bukan pelaku utama. Akhirnya yang muncul justru kesan klasik birokrasi Indonesia. Semua terjadi, tapi tak ada yang merasa memerintah.
Padahal isi film itu sendiri sebenarnya bukan horor, bukan propaganda perang, apalagi tutorial makar. Dokumenter berdurasi sekitar 90 menit tersebut menyoroti dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan terhadap masyarakat adat, mulai dari hilangnya hutan, pangan tradisional, hingga ruang hidup warga lokal.
Film itu merekam situasi di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Tema yang sebenarnya sudah lama jadi bahan diskusi aktivis lingkungan dan masyarakat sipil.
Yusril sendiri menganggap kritik dalam film tersebut hal yang wajar, walau ia mengakui ada unsur provokatif terutama pada judulnya. “Walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” katanya.
BACA JUGA:Hakim Diguyur Rumah Dinas dan Gaji Naik 280 Persen, Rakyat Disuruh Tepuk Tangan Biar Koruptor Tak Lagi Bebas
Meski begitu, Yusril meminta publik tak perlu terlalu reaktif hanya gara-gara judul film. “Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujar Yusril.
Kalimat itu terdengar menarik. Masalahnya, di lapangan yang terjadi justru kebalikannya. Diskusi belum mulai, kursi belum penuh, layar bahkan belum menyala, acara sudah lebih dulu dibubarkan.
Di Ternate misalnya, kegiatan nobar dan diskusi dibubarkan prajurit Kodim 1501/Ternate pada Jumat, 8 Mei 2026. Dandim 1501/Ternate Letnan Kolonel Jani Setiadi mengatakan tindakan itu dilakukan setelah muncul banyak aduan di media sosial yang menganggap film tersebut provokatif.
“Ini bukan pendapat pribadi saya. Jika tidak percaya, saya akan tunjukkan banyak sifat provokatif menurut masyarakat di media sosial,” kata Jani di Ternate.
Fenomena serupa juga muncul di sejumlah kampus. Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Mandalika, hingga Universitas Mataram ikut menolak pemutaran film tersebut.
Di Universitas Mataram, pemutaran bahkan dihentikan sebelum film diputar. Wakil Rektor III Universitas Mataram Sujita mengaku sudah menonton filmnya dan merasa isi dokumenter tersebut tidak layak diputar di kampus karena dianggap mendiskreditkan pemerintah.
“Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola,” kata Sujita pada 7 Mei 2026.
Pernyataan itu langsung terasa seperti ringkasan situasi demokrasi hari ini. Diskusi dianggap ribet, kritik dianggap mengganggu, sementara sepak bola tetap jadi hiburan paling aman agar semua orang sibuk bersorak dan lupa bertanya.
Di Universitas Padjadjaran, nasib film ini juga tak jauh beda. Acara nobar yang dijadwalkan pada Sabtu, 16 Mei 2026 dikabarkan tak mendapat izin. Alasannya terdengar administratif sekali, yakni karena bertepatan dengan libur Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama.
"Kami minta jangan di hari libur dan cuti bersama. Kenapa? Karena staf kami juga harus libur,” kata Direktur Kemahasiswaan Unpad Inu Isnaeni Sidiq, Kamis, 14 Mei 2026.
Begitulah akhirnya nasib film “Pesta Babi”. Katanya tidak dilarang, tapi diputar susah. Katanya demokrasi sehat, tapi diskusi keburu dianggap ancaman. Dan seperti biasa, semua pihak merasa hanya menjalankan prosedur.