Sementara itu, pihak INMF tampak buru-buru menjaga jarak. Komite Indonesia New Media Forum menegaskan bahwa media-media yang disebut Qodari bukan anggota resmi mereka. Nama-nama itu disebut hanya bagian dari pemetaan ekosistem media digital.
“Kami menyayangkan penyebutan media-media dalam konferensi pers yang menimbulkan kesalahpahaman bahwa media-media tersebut telah menjadi mitra Bakom,” tulis Komite INMF dalam pernyataannya, Kamis, 7 Mei 2026.
INMF juga menegaskan belum membuka keanggotaan formal maupun kerja sama resmi dengan pihak mana pun, termasuk pemerintah. Menurut mereka, pertemuan dengan Bakom cuma ruang dialog biasa untuk saling bertukar perspektif soal media digital.
“Di mana kami lakukan juga ke antar ekosistem media massa, akademisi, figur publik, dan komunitas,” ujar INMF.
Di titik ini, persoalannya jadi lebih menarik dari sekadar konferensi pers biasa. Sebab yang dipertaruhkan bukan cuma soal daftar media, tapi juga soal jarak antara kekuasaan dan ruang informasi publik.
Media baru selama ini tumbuh dengan modal utama yang sederhana tapi mahal yakni kepercayaan publik. Begitu terlalu dekat dengan pemerintah, publik bisa langsung curiga. Dan di era media sosial, rasa curiga menyebar jauh lebih cepat daripada siaran pers.
INMF sendiri tampaknya sadar betul soal itu.
“Karena itu, INMF berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem media yang berpihak pada kepentingan publik, menjunjung transparansi, serta menjaga ruang informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” tulis mereka.
Ironisnya, semua polemik ini bermula dari satu niat yang katanya sederhana. Pemerintah ingin memperluas jangkauan komunikasi publik di luar media konvensional. Tapi di negeri yang hubungan media dan kekuasaan selalu bikin orang curiga, satu penyebutan nama saja bisa berubah jadi drama nasional kecil-kecilan.