Pemerintah memberikan bantuan subsidi iuran sehingga sebagian biaya ditanggung negara untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini bertujuan agar akses layanan kesehatan tetap merata dan tidak memberatkan kelompok masyarakat tertentu.
Dengan adanya subsidi tersebut, peserta tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan meskipun membayar iuran yang lebih ringan.
Selain peserta mandiri, terdapat juga peserta pekerja yang iurannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji bulanan yang diterima.
Skema ini menetapkan total iuran sebesar lima persen dari gaji dengan pembagian antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri.
Sebagian besar iuran ditanggung oleh perusahaan sementara sisanya dipotong langsung dari gaji karyawan setiap bulan.
Sistem ini dirancang agar beban iuran lebih proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing pekerja.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan perubahan sistem layanan melalui penerapan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS di berbagai rumah sakit.
Sistem ini bertujuan mengurangi perbedaan fasilitas antar kelas sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih merata bagi seluruh peserta.
Meski demikian, untuk saat ini sistem pembayaran iuran masih menggunakan skema kelas 1, 2, dan 3 seperti sebelumnya.
Perubahan menyeluruh baru akan dilakukan setelah regulasi baru benar-benar ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.