“Bukan apa-apa, jangan sampai nanti kita buru-buru atau cepat-cepat Undang-Undang Pemilu nanti ada lagi yang gugat, kita kan bingung Mahkamah Konstitusi memutus sudah 1 sampai 5, ada lagi keputusan lain. Sementara katanya Mahkamah Konstitusi itu kan final dan mengikat,” kata Dasco.
Di titik ini, publik seperti diajak menonton dua arah yang berlawanan. Satu pihak bicara soal urgensi memperbaiki kualitas demokrasi, sementara pihak lain tampak lebih sibuk memastikan permainan politik tetap nyaman bagi mereka sendiri.
Kalau akhirnya revisi ini hanya berputar di angka ambang batas, mungkin yang benar bukan memperbaiki pemilu, tapi sekadar merapikan cara lama agar tetap bertahan.