JAKARTA, PostingNews.id – Pemerintah tampaknya makin serius mengurus program makan bergizi gratis. Bukan cuma soal nasi dan lauk, kini yang disiapkan justru ruang kendali ala operasi militer. Namanya National Command Center, pusat komando untuk mengawasi program MBG se-Indonesia.
Rencana ini disampaikan Deputi Kemenko Pangan, Nani Hendiarti. Targetnya cukup spesifik, pertengahan Mei 2026. “Jadi, command center nanti untuk pelaksanaan program MBG se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan. Rencananya insyaallah di-launching 17 Mei, sekitar tanggal itu,” kata Nani, Minggu, 27 April 2026.
Kalau dibaca sekilas, ini terdengar seperti upaya serius. Pemerintah ingin semua pihak, dari pusat sampai daerah, bergerak dalam satu komando. Harapannya koordinasi makin rapi, data lebih terkontrol, dan pelayanan lebih konsisten.
Tapi di balik rencana besar itu, ada cerita lain yang nggak kalah menarik, bahkan agak bikin dahi berkerut.
BACA JUGA:Kursi Menteri Mulai Goyang, Bima Lempar Tanggung Jawab Semua ke Prabowo
Nani mengakui, fokus pemerintah tahun ini bukan lagi sekadar memperluas program, tapi membenahi kualitas yang ternyata bermasalah.
“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi program MBG ini juga harus dicapai tentunya,” ujarnya.
Masalahnya bukan kecil. Ribuan dapur SPPG justru dihentikan operasionalnya. Alasannya bukan administratif remeh, tapi soal yang cukup sensitif, mulai dari kasus keracunan sampai fasilitas yang tidak higienis.
Per 24 April 2026, tercatat 1.789 SPPG disanksi berhenti sementara. Angka ini memang turun dari sebelumnya yang sempat menyentuh 3.000. Tapi tetap saja, jumlah itu cukup untuk bikin orang bertanya, ini program makan sehat atau eksperimen massal.
Beberapa kasus bahkan tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Pemerintah mengaku harus duduk bareng dengan Badan Gizi Nasional untuk mencari jalan keluar. “Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” kata Nani.
BACA JUGA:Jangan Khawatir, Nutrisi tempe Tak Hilang Saat Digoreng: Begini Cara memasaknya
Di titik ini, narasinya jadi agak paradoks. Di satu sisi, pemerintah membangun pusat komando super canggih untuk mengatur semuanya. Di sisi lain, dapur di lapangan justru banyak yang bermasalah sampai harus ditutup.
Seolah-olah sistemnya mau dibuat rapi dari atas, tapi fondasi di bawah masih goyah.
Pertanyaannya sederhana. Kalau dapurnya saja belum beres, pusat komando ini nanti mengawasi apa. Program makan bergizi gratis ini mau jadi solusi, atau justru membuka masalah baru dengan skala nasional.