JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah tancap gas membuka puluhan ribu lowongan kerja untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Tapi di balik ambisi besar itu, satu hal mendasar justru masih abu-abu, gaji pegawainya belum jelas sumbernya.
Sebanyak 35.476 formasi dibuka, terdiri dari 30.000 posisi manajer koperasi dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan. Para kandidat yang lolos nantinya akan berstatus pegawai kontrak di bawah Badan Usaha Milik Negara.
Untuk manajer koperasi akan ditempatkan di PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara pengelola Kampung Nelayan berada di PT Agrinas Jaladri Nusantara. Status mereka bukan pegawai tetap, melainkan kontrak atau PKWT.
Masalahnya, skema gaji ribuan pegawai ini belum terang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui dari mana sumber pembayarannya.
BACA JUGA:Kapal Perang AS Masuk Selat Malaka, Pemerintah Bilang Biasa, Padahal Lagi Kejar Iran
“Gaji pegawai Koperasi saya enggak tahu, tapi yang saya bayar kan hanya cicilan Rp 40 triliun. Yang lain saya enggak tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Ia menjelaskan, anggaran dari negara untuk program koperasi ini hanya sekitar Rp40 triliun per tahun. Itu pun disebut lebih banyak untuk skema pembiayaan, bukan operasional seperti gaji pegawai.
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan rekrutmen. Seleksi terbuka untuk lulusan D-III hingga sarjana dari semua jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Proses seleksi dilakukan secara nasional dan hasilnya dijadwalkan diumumkan pada Juni 2026.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga belum bisa memastikan sumber anggaran gaji tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa dana itu tidak berasal dari modal awal koperasi yang ditetapkan sebesar Rp3 miliar per unit.
BACA JUGA:Jakarta Keok, Salatiga Jadi Kota Paling Toleran Versi Setara Institute
“Enggak itu di luar Rp 3 miliar, nanti disiapkan lagi skemanya,” kata Ferry di Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Dengan kondisi ini, program besar yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi desa justru menyisakan tanda tanya mendasar. Rekrutmen sudah dibuka, target sudah ditetapkan, tapi urusan gaji pegawai masih belum jelas siapa yang akan menanggung.