JAKARTA, PostingNews.id — Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali berembus kencang di tengah dinamika politik yang belum benar-benar tenang. Namun alih-alih memberi kepastian, Ketua DPR Puan Maharani justru memilih melempar bola ke Istana.
Menurut Puan, reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan tidak ada pihak lain yang bisa mencampuri keputusan tersebut.
“Reshuffle hak prerogatif Presiden. Silakan tanya ke Istana,” ujar Puan di kompleks DPR, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Sikap serupa juga ditunjukkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memilih irit bicara saat ditanya soal kabar perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Ia tidak membenarkan maupun membantah isu tersebut. Publik, kata dia, diminta menunggu penjelasan langsung dari Presiden.
BACA JUGA:Prabowo Minta Kuota Minyak ke Rusia, RI Resmi Sandarkan Energi ke Mitra Baru
“Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujarnya.
Jawaban normatif ini justru menambah tanda tanya. Di saat isu reshuffle terus berulang sejak awal tahun, pemerintah belum juga memberi kepastian arah.
Kabar kocok ulang kabinet sebelumnya sempat menguat pada Januari 2026. Saat itu, nama Thomas Djiwandono, keponakan Presiden, masuk ke lingkar kekuasaan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Langkah ini otomatis mengosongkan kursi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya ia duduki.
Tak lama berselang, Presiden menunjuk Juda Agung untuk mengisi posisi tersebut. Perpindahan jabatan ini dianggap sebagai bagian dari penataan internal, meski tidak secara eksplisit disebut sebagai reshuffle besar.
Isu kembali menguat ketika nama Budisatrio Djiwandono, keponakan Presiden lainnya, disebut-sebut bakal masuk kabinet. Pernyataan itu muncul dari Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin, 26 Januari.
BACA JUGA:Merasa Paling Hebat di Circle Kamu? Waspada Penyakit Mental Ini Mengintai Diri Kamu
Rentetan peristiwa ini membuat publik melihat pola. Pergantian jabatan memang terjadi, tapi selalu dibungkus tanpa label resmi reshuffle.
Di tengah situasi ini, sikap elite yang terus melempar jawaban normatif justru memperkuat kesan bahwa reshuffle bukan soal ada atau tidak, melainkan kapan diumumkan.