JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Mulai awal April 2026, Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara yang berlaku setiap hari Jumat.
Aturan ini diterapkan untuk seluruh ASN baik di instansi pusat maupun daerah dengan skema satu hari kerja dalam satu minggu.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada awal April 2026 setelah diumumkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.
BACA JUGA:Intip Bocoran Terbaru OPPO Find X9s Pro: Monster Kompak dengan Kamera 200 MP dan Baterai Jumbo!
Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak diterapkan secara sembarangan karena tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.
Beberapa sektor yang bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor seperti biasa.
Hal ini dilakukan agar layanan penting tetap berjalan normal tanpa gangguan meskipun ada penerapan sistem kerja dari rumah.
Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan maksimal dari instansi pemerintah setiap harinya.
BACA JUGA:Ribuan Dapur MBG Disetop BGN, Standar Dasar Belum Beres
Selain untuk perubahan pola kerja, kebijakan ini juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menghemat konsumsi energi nasional.
Pemerintah ingin mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang selama ini cukup tinggi akibat mobilitas harian pegawai.
Dengan mengurangi aktivitas perjalanan ke kantor, konsumsi bahan bakar diharapkan bisa ditekan secara signifikan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi efisiensi yang tengah dilakukan di berbagai sektor pemerintahan.
BACA JUGA:Jangan Sampai Terjebak Post Holiday Blues, Ini Cara Mudah Biar Tetap Semangat Jalani Rutinitas Lagi
Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan tambahan berupa pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga lima puluh persen.