JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto mulai menyoroti pengelolaan sumber daya mineral yang dinilai belum sepenuhnya menguntungkan negara. Dalam rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, arah kebijakan diminta diperjelas, negara harus jadi pihak yang paling diuntungkan.
Bahlil menyampaikan, Presiden memberi perintah langsung agar sektor mineral tidak lagi dikelola dengan pola lama yang dianggap kurang adil bagi kepentingan nasional.
“Sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis, 26 Maret 2026.
Pernyataan itu muncul di tengah dorongan pemerintah mempercepat hilirisasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri. Pemerintah, kata Bahlil, kini tengah memastikan agar program hilirisasi berjalan optimal, tanpa mengganggu keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar.
Selain itu, pemerintah juga berusaha menjaga harga komoditas tetap kompetitif. Namun di saat yang sama, kepentingan negara disebut tidak boleh dikorbankan demi harga murah atau daya saing semata.
BACA JUGA:Budi Arie Temui Jokowi di Solo, Silaturahmi Lebaran atau Konsolidasi?
Bahlil menjelaskan, saat ini ada 20 proyek hilirisasi tahap awal yang sedang digarap, sebagian sudah masuk tahap peletakan batu pertama. Di luar itu, terdapat 13 proyek tambahan yang juga tengah berjalan.
“Total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujarnya.
Nilai investasi yang besar ini menjadi taruhan sekaligus ujian, apakah hilirisasi benar-benar mampu meningkatkan penerimaan negara atau justru hanya memperpanjang rantai proyek tanpa dampak signifikan.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan energi alternatif. Presiden, kata Bahlil, meminta agar seluruh potensi energi dalam negeri dimaksimalkan untuk mendorong kemandirian energi.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” tutur Bahlil.
BACA JUGA:Kepala BAIS TNI Mundur Usai Andrie Yunus Diserang Air Keras
Rapat tersebut berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 25 Maret 2026. Sejumlah menteri turut hadir, termasuk Menteri Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Arahan Presiden ini menandai satu hal yang mulai mengeras. Negara ingin mengambil porsi lebih besar dari kekayaan alamnya sendiri. Tinggal pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar mengoreksi ketimpangan lama, atau hanya mengganti cara pembagiannya saja.