JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah memutuskan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal di tengah tekanan krisis global. Opsi pembelajaran jarak jauh tidak dipilih, meski sebelumnya sempat muncul wacana penghematan energi hingga kerja dari rumah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pembelajaran tatap muka menjadi prioritas. Arahan ini disampaikan dalam rapat internal di lingkungan Kemenko PMK pada Senin, 23 Maret 2026.
Menurut Pratikno, sektor pendidikan tidak boleh ikut terganggu hanya karena situasi global yang tidak menentu. Pemerintah justru ingin memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, sekolah rakyat, dan sekolah unggul garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Pratikno.
Sikap serupa juga disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Ia memastikan tidak ada skenario pembelajaran daring dalam waktu dekat.
BACA JUGA:Ulang Tahun Didit Prabowo Dirayakan Megawati dan Puan, Sinyal Baru di Tengah Perbedaan Politik
Dengan begitu, kegiatan belajar siswa dari tingkat dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam sepekan.
Keputusan ini sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah. Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto sempat mendorong penghematan konsumsi bahan bakar minyak dan membuka opsi kerja dari rumah sebagai respons terhadap krisis global.
Namun untuk sektor pendidikan, pemerintah memilih jalur berbeda. Tatap muka dinilai lebih aman untuk menjaga kualitas belajar.
Pratikno menyebut pemerintah tidak ingin muncul fenomena learning loss atau penurunan kualitas pembelajaran. Kondisi itu bisa terjadi jika proses belajar terganggu atau tidak berjalan optimal.
Karena itu, opsi pembelajaran hybrid yang sempat dibahas lintas kementerian akhirnya tidak dilanjutkan. Pemerintah menilai belum ada urgensi untuk menerapkan sistem campuran antara daring dan luring.
BACA JUGA:Kasus Air Keras Andrie Yunus Diusut, TNI Minta Publik Tunggu Hasil Penyidikan
Di tengah tekanan global, keputusan ini menunjukkan satu hal. Pemerintah lebih memilih menjaga kualitas pendidikan secara langsung, meski di saat yang sama sektor lain mulai didorong untuk beradaptasi dengan situasi krisis.