JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto bersikukuh program makan bergizi gratis tetap jalan, meski tekanan fiskal dan konflik global makin terasa. Di tengah kekhawatiran anggaran negara jebol, ia justru menegaskan tak ada rencana menghentikan program andalannya itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam diskusi dengan wartawan dan pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Maret 2026. Ia merespons kekhawatiran bahwa krisis di Asia Barat bisa memaksa pemerintah memangkas belanja, termasuk program MBG.
“Jangan ke arah, ‘Oke ada krisis, nanti kita hentikan MBG’. Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat,” ujar Prabowo.
Ia menilai program ini bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan mendesak. Prabowo mengaku melihat langsung kondisi anak-anak yang mengalami stunting saat masa kampanye, yang menurutnya menjadi alasan kuat program ini harus tetap dijalankan.
“Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya, 2029 kita lihat,” kata Prabowo.
BACA JUGA:Malam Takbiran Diwarnai Pesta Miras, 8 Warga Solo Diciduk Polisi
Ia bahkan menyinggung soal efisiensi anggaran sebagai sumber pembiayaan. Menurutnya, dana negara masih bisa dioptimalkan tanpa harus memangkas program prioritas. “Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujarnya.
Prabowo juga mengklaim program MBG mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Ia menyebut Rockefeller Institute di Amerika Serikat menilai program tersebut sebagai investasi terbaik, meski tidak merinci bentuk penilaiannya.
Namun di balik optimisme itu, pemerintah tetap menghadapi masalah di lapangan. Prabowo mengakui ada sejumlah dapur penyedia MBG yang bermasalah hingga harus ditutup. Sekitar seribu satuan pelayanan pemenuhan gizi disebut dihentikan operasinya karena tidak berjalan sesuai standar.
Di sisi lain, kritik justru datang dari kalangan ekonom yang melihat program ini terlalu membebani anggaran negara. Anggaran MBG yang mencapai Rp 335 triliun dinilai terlalu besar di tengah ancaman defisit APBN.
BACA JUGA:Program MBG Disaring, Prabowo Buka Opsi Penolakan
Guru Besar IPB University, Didin Damanhuri, menyarankan agar program ini dipersempit hanya untuk wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Dengan skema itu, ia memperkirakan anggaran bisa ditekan hingga sekitar Rp 40 triliun sampai Rp 50 triliun.
“Jadi anggaran lainnya bisa menghindari defisit, membiayai kenaikan harga minyak, membiayai bantuan sosial dan berbagai keperluan pembangunan,” ujar Didin.
Pandangan serupa disampaikan ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai pemangkasan MBG justru menjadi opsi paling realistis di tengah tekanan fiskal.
“Semua rating agency, banyak ekonom berkomentar, seharusnya potong MBG saja, itu paling gampang dan paling mudah,” katanya.