JAKARTA, PostingNews.id — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus kian berlapis. Di saat aparat sudah menetapkan sejumlah tersangka, temuan baru justru membuka kemungkinan cerita yang jauh lebih besar dan tak sesederhana yang diumumkan.
Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mengklaim menemukan indikasi kuat adanya keterlibatan pelaku sipil dalam serangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan itu. Dugaan ini muncul dari investigasi independen yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil.
Temuan itu bermula dari aktivitas mencurigakan di sekitar kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saat itu, Andrie Yunus diketahui sedang melakukan siaran podcast sebelum insiden terjadi. TAUD melihat ada sosok yang diduga pelaku berkeliaran di sekitar lokasi.
Tak berhenti di situ, pelaku yang diduga sipil juga disebut membuntuti korban di lokasi kejadian dengan menyamar menggunakan atribut ojek online.
BACA JUGA:Program MBG Disaring, Prabowo Buka Opsi Penolakan
Lebih jauh, jumlah pelaku yang terlibat diduga jauh lebih banyak dari yang selama ini beredar. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, TAUD menemukan indikasi keterlibatan lebih dari empat orang dalam aksi penyiraman tersebut.
“Investigasi independen TAUD juga mengidentifikasi adanya belasan orang pelaku yang diduga kuat saling berkoordinasi sepanjang malam kejadian perkara,” demikian keterangan TAUD yang disampaikan melalui pengurus KontraS, Jane Rosalina, Ahad, 22 Maret 2026.
Temuan ini membuat pola serangan terlihat tidak spontan. TAUD menilai aksi tersebut terstruktur dan terorganisir, bahkan diduga digerakkan oleh pihak yang memiliki otoritas.
“TAUD terus mendalami bukti-bukti guna memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum,” ujarnya.
Di titik ini, publik seperti diajak menebak sendiri. Apakah ini sekadar aksi kriminal biasa, atau operasi yang dirancang lebih rapi dari yang terlihat di permukaan.
BACA JUGA:Lemari Penuh Tapi Baju yang Dipakai Itu-itu Saja? Stop Kebiasaan 'Sayang Barang' Sekarang!
TAUD pun mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pelaku lapangan. Mereka meminta agar dalang di balik peristiwa ini ikut dibongkar.
Desakan juga diarahkan ke Presiden Prabowo Subianto agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen melalui keputusan presiden, dengan melibatkan unsur masyarakat sipil.
Selain itu, TAUD menolak jika proses hukum dilakukan melalui peradilan militer. Mereka meminta seluruh pelaku, baik sipil maupun aparat, diadili di peradilan umum.
“Apabila tidak, berarti negara memang ingin merawat impunitas dan melindungi para pelaku dan auktor intelektual di belakangnya,” kata TAUD.