JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto membuka keran pengawasan publik terhadap program makan bergizi gratis yang belakangan ramai disorot. Ia menegaskan masyarakat tak perlu ragu untuk mengecek langsung dapur-dapur penyedia makanan, bahkan dipersilakan melayangkan komplain.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang berlangsung sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari. Dalam forum tersebut, ia merespons berbagai pertanyaan dari wartawan dan pakar yang diundang.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG harus transparan dan bisa diakses masyarakat, terutama warga sekitar lokasi. “Titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya,” ujar Prabowo dalam keterangan Sekretariat Presiden, Kamis, 19 Maret 2026.
Tak hanya itu, Prabowo juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi publik untuk mengkritik. Ia menyebut siapa pun berhak masuk dan menilai langsung kondisi dapur. “Siapa pun boleh cek SPPG. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” katanya.
BACA JUGA:Komisi III DPR Bentuk Panja Kawal Kasus Penyiraman Andrie Yunus
Ia bahkan mengingatkan agar laporan yang masuk tidak sekadar berisi pujian. “Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ucapnya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, sudah menyiapkan berbagai kanal pengaduan. Selain memantau langsung ke lokasi, masyarakat bisa melapor melalui layanan siaga Badan Gizi Nasional di nomor 127. Transparansi dan keterlibatan publik disebut sebagai kunci agar program ini berjalan sesuai tujuan.
Namun di lapangan, program MBG justru tak lepas dari sorotan. Sejumlah kasus seperti dugaan keracunan makanan, dapur yang dinilai tidak higienis, hingga kritik soal minimnya keterbukaan mencuat ke publik.
Kritik lebih tajam datang dari Busyro Muqoddas. Ia menilai program ini bermasalah secara prinsip karena dinilai tidak transparan dan cenderung dipaksakan.
“Program MBG ini tidak lepas dari kultur politik yang seperti kita rasakan, yang semakin anti-demokrasi, anti-kritik, dan juga anti-hak asasi manusia,” kata Busyro dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2026.
BACA JUGA:Mudik 2026 Masih Rawan, Kecelakaan Naik Tipis, Korban Tewas Justru Turun
Ia bahkan menyebut pola tersebut bukan hal baru dan sudah terlihat sejak era Presiden Joko Widodo hingga berlanjut ke pemerintahan saat ini.
Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah mendorong transparansi lewat kewajiban publikasi menu. Setiap dapur MBG diminta mengunggah makanan yang disajikan lengkap dengan kandungan gizi dan harga.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya menyebut langkah ini sebagai bentuk akuntabilitas. “Kalau diwajibkan mengunggah ke media sosial, setidaknya ada efek malu. Pada setiap kemasan juga wajib ada keterangan gizi dan harganya, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya, Jumat, 6 Maret 2026.
Di tengah klaim keterbukaan dari pemerintah, kritik justru belum mereda. Publik kini dihadapkan pada dua hal yang berjalan beriringan, undangan untuk mengawasi dan realitas di lapangan yang masih menyisakan banyak pertanyaan.