JAKARTA, PostingNews.id — Program makan bergizi gratis yang jadi andalan pemerintah mulai menunjukkan sisi lain di lapangan. Sejumlah dapur penyedia layanan justru tak lolos standar, bahkan harus ditutup satu per satu.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, dapur yang tak memenuhi syarat tak akan diberi toleransi. Ia memastikan pemerintah sedang melakukan penertiban besar-besaran terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia.
“Standardisasi. Kalau tidak beres, ditutup, di-suspend saja,” kata Prabowo dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi diskusi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang berlangsung sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari. Dalam forum tersebut, Prabowo menerima pertanyaan dari wartawan dan pakar yang diundangnya.
BACA JUGA:Kasus Air Keras Andrie Makin Janggal, Polisi dan TNI Beda Cerita
Ia mengungkapkan, dari puluhan ribu dapur yang terlibat dalam program makan bergizi gratis, lebih dari seribu unit sudah ditutup karena melanggar ketentuan operasional. “Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kami tutup lebih dari seribu,” ujarnya.
Penutupan ini berkaitan dengan proses sertifikasi yang sedang dijalankan pemerintah. Setiap dapur wajib memenuhi standar ketat, mulai dari kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas air minum. Tanpa itu, operasional tak akan dilanjutkan.
Di lapangan, Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program terus melakukan inspeksi. Bahkan, Prabowo menyebut salah satu pejabatnya dikenal tegas dalam menindak dapur bermasalah.
“Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” kata Prabowo soal Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryanti Deyang.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional juga menghentikan sementara 1.512 SPPG yang tersebar di Pulau Jawa. Langkah ini diambil setelah evaluasi menemukan banyak dapur belum memenuhi standar sanitasi dan kelengkapan fasilitas.
BACA JUGA:Prabowo Temui Mega Diam-Diam di Ramadan, Bahas Negara atau Peta Kekuasaan
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro menjelaskan, penghentian itu merupakan bagian dari penataan layanan program.
“Ada 1.512 SPPG yang kami hentikan sementara operasionalnya. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG,” ujar Dony di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Ribuan dapur yang dihentikan itu tersebar di berbagai wilayah, mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di satu sisi, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga kualitas program. Namun di sisi lain, angka penutupan yang tembus ribuan memunculkan pertanyaan. Seberapa siap sebenarnya program makan bergizi gratis ini sejak awal dijalankan.