JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah mulai membuka wacana yang sensitif di tengah situasi energi yang makin menekan. Gaji pejabat negara, mulai dari anggota Kabinet Merah Putih hingga DPR, disebut-sebut bakal dipangkas.
Langkah ini dikaitkan dengan kondisi stok bahan bakar minyak yang ikut terdampak konflik Timur Tengah. Meski belum final, pemerintah mengaku sedang menyusun kajian secara rinci.
“Kami sedang detailkan kajiannya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026.
Di tengah rencana pemotongan itu, pemerintah tetap menegaskan bahwa cadangan BBM nasional masih dalam kondisi aman. Stok disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar 25 hari ke depan, mengikuti standar kapasitas penyimpanan nasional.
BACA JUGA:Anggaran MBG hingga Kopdes Merah Putih Tak Dipotong Pemerintah di Tengah Efisiensi
“Meski bukan berarti setelah itu habis minyaknya. Itu mekanisme storage. Begitu penyimpanan kosong, diisi lagi,” kata dia.
Namun situasi ini sekaligus dijadikan alarm bagi pemerintah untuk mulai mengetatkan pengeluaran, termasuk menekan konsumsi BBM. Salah satu opsi yang didorong adalah peralihan ke transportasi publik.
Pesan penghematan ini sebenarnya sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara beberapa hari sebelumnya. Meski belum menyebut kondisi sebagai krisis, Prabowo meminta jajaran pemerintah bersiap dengan skenario efisiensi.
Ia bahkan menyinggung langkah ekstrem yang diambil Pakistan, mulai dari pemangkasan hari kerja hingga pengurangan gaji pejabat sebagai respons situasi darurat.
“Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi, mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi, dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid,” kata Prabowo.
BACA JUGA:Prabowo Ogah Dikelilingi Orang Pesimis, Sindir yang Bilang Ekonomi Morat-marit
Wacana pemotongan gaji ini pun membuka pertanyaan baru. Apakah ini bentuk solidaritas di tengah tekanan global, atau justru sinyal bahwa situasi energi Indonesia tidak seaman yang diklaim.