JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah mulai merapikan pos belanja di tengah tekanan global yang makin panas. Tapi di balik rencana penghematan itu, ada satu garis tegas yang tidak mau disentuh yakni program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan dua program tersebut tetap aman dari gunting anggaran. Fokus pemerintah, kata dia, justru mengarah pada belanja yang dianggap tak memberi dampak nyata.
“Belanja yang menurut kami kurang produktif atau kurang berdampak,” ujar Prasetyo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa 17 Maret 2026.
Langkah penghematan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah sedang menjaga agar defisit APBN tetap berada di bawah ambang batas 3 persen di tengah gejolak global, termasuk konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang ikut mengguncang ekonomi dunia.
BACA JUGA:Buka Puluhan Tab di Chrome Tanpa Ditutup? Stop Sekarang Juga! SSD Laptopmu Bisa Menjerit..
Prasetyo menjelaskan, penghitungan defisit fiskal dilakukan dalam kerangka satu tahun anggaran. Bahkan sebelum konflik memanas, pemerintah sudah mulai menyisir ulang pos belanja dari tahun sebelumnya.
“Kami terus berusaha untuk melakukan penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan atau mata anggaran-mata anggaran yang sebagaimana tahun lalu,” katanya.
Dari hasil penyisiran itu, pemerintah mulai memperketat belanja yang dinilai tidak mendesak. Perjalanan dinas luar negeri masuk dalam daftar yang dipangkas. Begitu juga pembangunan gedung yang belum memberi dampak langsung terhadap kinerja kementerian.
Di tengah tekanan geopolitik, langkah ini disebut sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah masih terus menelusuri pos-pos anggaran lain yang dianggap tidak produktif untuk dipangkas.
Sejak awal 2000-an, Indonesia memang memasang batas defisit maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto sebagai rem fiskal pascakrisis Asia. Aturan ini selama ini menjadi salah satu sinyal kepercayaan bagi investor.
BACA JUGA:24 Juta Pemudik Naik Motor, DPR Sebut Negara Belum Siap Kelola Mudik
Namun di tengah situasi sekarang, pilihan pemerintah menyisakan pertanyaan. Ketika belanja disaring ketat, program populis tetap aman. Sementara yang lain harus rela dipangkas, dengan label yang tak selalu jelas batasnya antara kebutuhan dan sekadar formalitas.