JAKARTA, PostingNews.id – Perang di Timur Tengah mulai mengguncang posisi diplomasi Indonesia. Setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, suara dari dalam negeri mulai mempertanyakan arah kebijakan luar negeri Jakarta.
Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan menarik keanggotaan Indonesia dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Desakan itu disampaikan Ketua MPP PKS Mulyanto. Menurut dia, eskalasi militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran telah mengubah konteks awal pembentukan forum tersebut.
“Kami menilai sangat diperlukan evaluasi komprehensif dan sungguh-sungguh atas keanggotaan di BoP ini,” kata Mulyanto dalam keteangan tertulis, Kamis, 5 Maret 2026.
BACA JUGA:Proyek Outsourcing Diduga Diatur dari Atas, KPK Sebut Uang Rp19 Miliar Mengalir ke Keluarga Bupati Pekalongan
Bagi PKS, peristiwa ini bukan sekadar konflik regional. Serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Hosseini Khamenei dinilai memunculkan pertanyaan besar tentang kredibilitas forum yang diklaim membawa agenda perdamaian.
Prinsip Bebas Aktif Dipertanyakan
Mulyanto mengatakan Indonesia selama ini dikenal memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip itu kerap membuat Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional dengan tujuan mendorong stabilitas global.
Dalam isu Palestina misalnya, posisi Jakarta selama ini dianggap konsisten. Pemerintah terus menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, mendorong penghentian kekerasan, serta menuntut perlindungan terhadap warga sipil berdasarkan hukum internasional dan prinsip hak menentukan nasib sendiri.
Namun menurut dia situasi berubah ketika negara yang menjadi motor dalam arsitektur perdamaian justru terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Ketika aktor utama dalam forum perdamaian ikut melancarkan serangan militer, kata Mulyanto, wajar jika publik mempertanyakan legitimasi forum tersebut.
BACA JUGA:Prabowo Ogah Hadir di Buka Puasa Demokrat, AHY: Katanya Kurang Enak Badan
Alih-alih meredakan ketegangan, ia menilai Washington justru memperluas konflik setelah menyerang Iran bersama Israel. Dengan situasi itu, PKS meminta pemerintah mempertimbangkan langkah yang lebih strategis dalam menentukan posisi Indonesia di panggung global.
Mulyanto menilai fleksibilitas dan kemandirian diplomasi perlu dijaga, terutama ketika sebuah forum internasional tidak lagi efektif mendorong penyelesaian konflik. Menurut dia, jika Dewan Perdamaian tidak mampu berkontribusi pada deeskalasi konflik secara adil, maka peninjauan ulang terhadap keanggotaan Indonesia menjadi langkah yang wajar.
“Evaluasi terhadap keanggotaan di BoP bukan sikap emosional, tapi langkah rasional,” ujarnya.
MUI Ikut Soroti Forum Perdamaian
Desakan serupa juga muncul dari berbagai kalangan. Majelis Ulama Indonesia sebelumnya menilai forum Dewan Perdamaian tidak efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Penilaian itu semakin menguat setelah pecahnya konflik baru di Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Bagi sebagian pihak, kondisi ini justru memperlihatkan kontradiksi antara agenda perdamaian dan praktik geopolitik yang terjadi di lapangan. Di tengah tekanan politik tersebut, pemerintah belum mengambil langkah keluar dari forum. Namun aktivitas pembahasan di Dewan Perdamaian kini dihentikan sementara.
BACA JUGA:Zulhas Buka Opsi Indonesia Keluar dari BoP
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan seluruh agenda pembicaraan BoP untuk sementara dibekukan karena perhatian global kini terfokus pada eskalasi konflik di kawasan Teluk.
“Sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold ya. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” kata Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, 3 Maret 2026.
Indonesia sendiri baru bergabung dalam forum Dewan Perdamaian awal tahun ini. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan ketika menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss pada 22 Januari 2026. Penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.
Langkah itu menandai keterlibatan resmi Indonesia dalam forum yang digagas oleh negara sekutu dekat Israel. Namun perkembangan terbaru di Timur Tengah membuat keputusan tersebut kembali dipertanyakan.
Di tengah konflik yang semakin meluas, diplomasi Indonesia kini menghadapi dilema lama. Menjaga peran aktif di forum global atau mengambil jarak ketika agenda perdamaian justru bertabrakan dengan realitas geopolitik.