Kondisi itu membuat ruang pembangunan hampir tidak tersisa. Pada 2026, anggaran pembangunan hanya sekitar Rp 10,5 miliar. Sebagian besar bahkan berasal dari bantuan keuangan pemerintah daerah lain.
Dana APBD yang tersisa sekitar Rp 500 juta digunakan untuk membuka akses jalan menuju Koperasi Nelayan Merah Putih. Program tersebut sebelumnya gagal berjalan pada 2025 karena tidak adanya akses jalan.
BACA JUGA:PKS Usul Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen, Dinilai Paling Aman Jaga Keseimbangan Politik
“Inilah kondisi. Saya siap dibuka APBD saya. Kalau ada dari Kementerian Keuangan, saya minta. Kementerian Dalam Negeri, saya siap pakai. Apakah ada pembohongan di dalam? Inilah kondisi,” tegas dia.
PAD Minim, Infrastruktur Dasar Masih Tertinggal
Amizaro juga meminta agar dana Transfer ke Daerah tidak dipotong. Ia menilai pemangkasan anggaran semakin mempersempit kemampuan daerah tertinggal untuk keluar dari kemiskinan.
Ia menggambarkan kondisi Nias Utara yang memiliki Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar Rp 10,9 miliar. Kemantapan jalan di wilayah tersebut baru mencapai 26 persen.
“Contoh, di Nias Utara itu (Pendapatan Asli Daerah) PAD-nya baru Rp 10,9 miliar, kemantapan jalan baru 26 persen, waduh, mati lagi. Ini kondisi, Pak Menteri. Ini harapan kami yang sekiranya dapat diperjuangkan,” tegas dia.
Ketimpangan Pembangunan dan Seruan “Capek Miskin”
Pada bagian akhir sambutannya, Amizaro menyinggung ketimpangan pembangunan yang masih terasa setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Ia mengatakan daerahnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar yang di wilayah lain sudah lama teratasi.
BACA JUGA:Menkes Ungkap Alasan Iuran BPJS Harus Naik, Bagaimana Nasib Peserta Miskin?
“Kemerdekaan Indonesia 80 tahun, sesungguhnya tidak akan berbicara masalah listrik. Jengkol (daerah) kami ini masih berjuang bagaimana ada listrik,” ujar dia.
Ia membandingkan kondisi daerah tertinggal dengan wilayah maju di Pulau Jawa yang telah membahas kecerdasan buatan, pusat perbelanjaan, dan jalan tol. Sementara daerahnya masih berkutat pada rumah tidak layak huni, listrik, dan internet.
“Kalau jengkol kepala daerah yang ada di Jawa ini (berbicara) bagaimana pengembangan AI (Artificial Intelligence), mal, jalan tol, dan lain sebagainya, kami masih berbicara mengenai rumah tidak layak huni, masih berbicara mengenai listrik, internet. Inilah beda kami, Pak,” jelas dia lagi.
Emosi Amizaro memuncak ketika ia menyampaikan kondisi masyarakatnya. Ia berulang kali menyatakan kelelahan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan.
“Sehingga terima kasih semuanya. Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Bapak-Ibu semuanya, kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami,” ujar Amizaro.
Ia kemudian kembali menegaskan permohonannya mewakili 29 kepala daerah lain sebelum akhirnya bersujud di samping podium.
“Sehingga kami Pak, mohon. Ya. Kami sudah capek miskin. Kami mewakili kawan-kawan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” ujar Amizaro.