JAKARTA, PostingNews.id — Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah agar berhitung cermat membaca inisiatif perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Board of Peace. Ia melihat ada tanda-tanda kepentingan jangka panjang yang berpotensi mengubah arah perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menurut Hikmahanto, skema rekonstruksi yang dibungkus misi kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan agenda lain yang lebih strategis. Ia menilai ada pola sistematis yang mengarah pada pengosongan wilayah Gaza dari penduduk aslinya secara bertahap.
“Ini kayaknya jebakan. Jebakan yang kelihatannya manis, tetapi ujungnya nih yang nggak manis. Ujungnya itu adalah rakyat Palestina tidak akan mendapatkan negaranya,” kata Hikmahanto dalam podcast di YouTube Forum Keadilan TV bertajuk Akal-akalan Trump Rekonstruksi Gaza, dikutip Ahad, 22 Februari 2026.
Ia menggambarkan proses evakuasi warga sipil untuk pengobatan dan pembangunan infrastruktur sebagai langkah awal yang terlihat manusiawi di permukaan. Namun, menurut dia, tahap itu bisa menjadi pintu masuk bagi perubahan demografi Gaza dalam jangka panjang.
BACA JUGA:Tarif 15 Persen Trump Dinilai Hapus Keuntungan Negosiasi Dagang Indonesia
“Sekarang manis nggak kalau misalnya, sudah kamu keluar yang sakit, ya kita evakuasi, kita sembuhkan dan lain sebagainya. Pasti manislah, manusiawi sekali,” ujarnya.
“Demikian juga dengan kita bangun dan lain sebagainya, kamu minggir dulu ya, tapi ketika masuk, harganya mahal nih. Uangnya dari mana. Mereka bekerja apa. Apa itu gratis atau tidak,” lanjutnya.
Relasi dengan Amerika dan Risiko Sikap Naif
Hikmahanto juga mengingatkan agar pemerintah tidak tergoda oleh potensi keuntungan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump. Ia menilai kedekatan diplomatik tidak boleh membuat Indonesia kehilangan kehati-hatian dalam membaca peta politik global.
“Jangan sampai kita itu naif karena ingin lebih dekat dengan Trump, kita dapat favor katakanlah begitu ya, keistimewaan-keistimewaan dari Amerika Serikat di bawah Trump gitu ya, lalu kemudian kita bilang, oh ya udah bagus nih,” katanya.
BACA JUGA:Wardatina Mawa Siapkan Gugatan Cerai ke Insanul Fahmi Usai Lebaran 2026
Menurut dia, gagasan strategi kuda Troya yang sering disebut sebagai alasan Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian berisiko tidak berjalan sesuai harapan. Perbedaan tujuan mendasar antara Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan Israel yang menolak konsep tersebut membuat posisi Indonesia rawan dimanfaatkan.
Isu lain yang disorot adalah rencana pengiriman personel keamanan melalui International Stabilization Force. Hikmahanto menegaskan bahwa pengiriman pasukan Indonesia harus berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia mengingatkan risiko politik yang muncul bila Indonesia terlibat dalam pelucutan senjata kelompok pejuang Palestina atas perintah Board of Peace. Langkah itu, menurut dia, akan berdampak langsung pada persepsi publik di dalam negeri.
“Kalau mandatnya dari BoP dan tugasnya adalah melucuti senjata Hamas, kita jadi anteknya Israel. Ini yang bahaya. Ini menjadi melegitimasi yang seharusnya dilakukan oleh Israel apa yang terjadi hari ini, tapi ini Indonesia,” ujarnya.