“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima,” kata pemimpin senior Hamas Khaled Meshaal dalam konferensi di Doha yang dilaporkan Al Arabiya pada Senin, 9 Februari 2026.
Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, pemerintah Indonesia menempatkan kontribusi pasukan sebagai bentuk keterlibatan yang dianggap paling sesuai dengan posisi politik luar negeri dan kapasitas nasional. Sikap itu sekaligus menjadi penegasan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian tidak semata diukur dari besaran dana yang disetor.