Pernyataan itu menunjukkan bahwa agenda internasional terhadap Gaza tidak sepenuhnya sejalan dengan posisi semua pihak yang terlibat dalam misi.
Penolakan Hamas terhadap Intervensi Asing
Di sisi lain, kelompok Hamas yang menguasai Gaza menolak tuntutan pelucutan senjata maupun kehadiran intervensi asing. Sikap ini memperlihatkan kompleksitas situasi yang akan dihadapi pasukan internasional di lapangan.
“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima,” kata pemimpin senior Hamas Khaled Meshaal dalam konferensi di Doha pada 9 Februari 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa misi stabilisasi di Gaza tidak hanya berhadapan dengan persoalan kemanusiaan, tetapi juga tarik-menarik kepentingan politik dan keamanan.
Di tengah perbedaan posisi itu, pemerintah Indonesia mencoba menempatkan diri pada jalur yang lebih netral. Kehadiran pasukan disebut semata untuk melindungi warga sipil dan mendukung upaya kemanusiaan, tanpa masuk dalam agenda demiliterisasi ataupun operasi tempur. Langkah ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara komitmen internasional dan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.