JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Setahun memimpin Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mengakui sejumlah persoalan mendasar ibu kota belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah daerah menilai pekerjaan besar masih menanti pada periode berikutnya masa kepemimpinan mereka.
Tiga isu utama masih menjadi tantangan Jakarta. Persoalan itu mencakup banjir, kemacetan, dan kemiskinan yang hingga kini dinilai memerlukan penanganan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam acara “Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah” yang digelar di Taman Bendera Pusaka, Jumat 20 Februari 2026. Ia menegaskan pemerintah provinsi menyadari sepenuhnya kompleksitas persoalan yang dihadapi ibu kota.
“Kita sangat sadar, tiga masalah besar yang ada di Jakarta, pertama adalah banjir, kedua adalah kemacetan, ketiga adalah kemiskinan,” ujar Rano.
Menurut Rano, tahun pertama kepemimpinan difokuskan pada program percepatan atau quick win sebagai langkah awal menunjukkan hasil kerja pemerintah. Dari total 40 program yang dirancang, pemerintah mengklaim sekitar 97 persen telah rampung dilaksanakan.
BACA JUGA:Puluhan Korban Jeffrey Epstein Bakal Dapat Kompensasi Rp 591 Miliar
Meski demikian, ia mengakui hasil kerja tersebut belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat. Pemerintah, kata dia, masih berada pada tahap awal berupa pembangunan fondasi kebijakan sebelum memasuki fase program yang lebih besar.
“Memang tadi saya sama Pak Gub sendiri bertanya. Enggak berasa ya sudah satu tahun, Bang. Kayaknya kita belum mulai apa-apa ini. Kita baru mengerjakan yang kita bilang Quick Win Program. Dari 40 program, alhamdulillah mungkin 97 persen selesai,” ucap Rano.
Ia menjelaskan tahun 2025 menjadi periode percepatan awal program prioritas. Sementara itu, tahun 2026 disebut sebagai fase penting karena pemerintah mulai menjalankan agenda pembangunan secara lebih menyeluruh melalui perencanaan anggaran daerah.
“Tahun 2026 ini, ini adalah APBD kami. Di sinilah kami baru menyusun program,” katanya.
Dalam penanganan banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menjalankan kembali langkah normalisasi sungai. Tahap awal dilakukan melalui pembebasan lahan di sejumlah titik bantaran Sungai Ciliwung yang selama ini dinilai menjadi area rawan luapan air.
BACA JUGA:Dituduh Belanja Serampangan, Prabowo Tegaskan Dana MBG Hasil dari Efisiensi Anggaran
Rano meminta masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai mendukung kebijakan tersebut agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan efektif. Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan warga.
“Raya berharap masyarakat Ciliwung yang terkena, kita bisa bekerja sama. Artinya kalau kita enggak bisa kerja sama, sulit bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta,” kata dia.
Di sektor transportasi, pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurangi kemacetan melalui penambahan armada serta pembukaan jalur transportasi umum baru.