Dalam skema yang digunakan pemerintah, peserta yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 berhak menjadi penerima PBI. Penentuan itu didasarkan pada pemeringkatan nasional, bukan peringkat kesejahteraan di tingkat daerah.
“Artinya, data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perankingan atau pendesilan di tingkat nasional, bukan daerah,” kata Amalia.
Ia mengingatkan hasil pemeringkatan nasional bisa berbeda dengan kondisi yang terlihat di daerah. Perbedaan itu, menurut dia, perlu menjadi perhatian kepala daerah agar tidak menimbulkan salah tafsir dalam pelaksanaan kebijakan.
Langkah pembaruan data setiap bulan menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang mencoba memperbaiki tata kelola bantuan kesehatan. Namun di sisi lain, pengalaman penonaktifan massal sebelumnya menunjukkan bahwa akurasi data bukan sekadar soal pembaruan berkala, melainkan juga kesiapan sistem dan komunikasi kebijakan di tingkat layanan kesehatan.