JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka kemungkinan bahwa dirinya keliru membaca data dalam silang pendapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengenai pendanaan pembelian kapal. Ia menegaskan, hingga kini belum ada pesanan pembangunan kapal yang benar-benar berjalan.
Menurut Purbaya, meski sumber pembiayaan proyek itu disebut berasal dari pinjaman Inggris, seluruh proses akhirnya tetap akan melewati Kementerian Keuangan. Karena itu, ia mengaku heran ketika belum menemukan jejak pemesanan kapal di galangan.
"Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya sudah enggak apa-apa," kata Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan tersebut bisa saja bersumber dari data yang ia miliki. Namun, Purbaya menegaskan bahwa skema pinjaman tetap berada dalam pengawasan kementeriannya.
"Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Tapi, sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi, pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," ujarnya.
BACA JUGA:NasDem Nilai Wajar Wacana Prabowo Dua Periode
Purbaya menilai yang paling mendesak saat ini adalah percepatan penyaluran anggaran agar proyek pembuatan kapal tidak terus tertunda. Ia berharap program tersebut segera dieksekusi di lapangan.
"Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Gitu saja," kata dia.
Perbedaan sikap kedua menteri ini sebelumnya mencuat dalam sebuah forum terbuka. Dalam kesempatan itu, Purbaya menyampaikan keheranannya karena anggaran pembangunan kapal yang telah disiapkan belum juga direalisasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia bahkan bertanya langsung kepada peserta forum apakah ada pelaku usaha yang telah menerima proyek pembangunan kapal dari kementerian tersebut. Jawaban yang diterima seragam. Tidak satu pun mengaku mendapat pesanan.
“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya saat itu.
Ia lalu mempertanyakan peran pemangku kepentingan industri, termasuk asosiasi pengusaha dan kementerian teknis, yang dinilai belum mampu mendorong realisasi pesanan kapal. Padahal, menurut dia, anggaran telah dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujar Purbaya.
“Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” lanjutnya.