JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan Indonesia angkat kaki dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Opsi itu akan diambil bila keberadaan forum tersebut justru membawa lebih banyak dampak buruk bagi warga Gaza dan Palestina.
Pernyataan itu mencuat dari pertemuan tertutup di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Jumat malam, 30 Januari 2026. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menjadi salah satu peserta yang ikut mendengar langsung sikap Prabowo dalam forum tersebut.
Menurut Abraham, Prabowo meminta para tamu tidak buru-buru khawatir dengan keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian. Presiden, kata dia, menegaskan pintu keluar selalu terbuka bila arah kebijakan dewan itu melenceng dari kepentingan kemanusiaan di Palestina.
“Kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar,” ujar Abraham Samad kepada wartawan, Ahad, 1 Februari 2026.
BACA JUGA:Purbaya Janji Kejar Pertumbuhan 6 Persen, Hadiah dari Presiden Jadi Taruhan
Indonesia sendiri resmi menjadi anggota Board of Peace pada Kamis, 22 Januari 2026. Prabowo menandatangani piagam keanggotaan secara langsung di sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Keputusan itu sejak awal memicu perdebatan, terutama di tengah situasi kemanusiaan Gaza yang belum mereda.
Dalam pertemuan di Kertanegara, Prabowo sempat menjelaskan alasan Indonesia masuk ke Dewan Perdamaian. Namun Abraham mengaku tak mengingat secara rinci pertimbangan yang disampaikan Presiden saat itu. Yang paling ia ingat, Prabowo berulang kali menekankan bahwa keanggotaan Indonesia tidak bersifat mutlak dan bisa dievaluasi kapan saja.
Abraham juga menyebut Prabowo berencana memberi penjelasan lebih terbuka kepada publik, terutama kepada kalangan keagamaan. Presiden disebut akan mengundang tokoh-tokoh agama dan pimpinan organisasi keagamaan besar untuk memaparkan secara rinci alasan Indonesia bergabung serta posisi pemerintah dalam isu Palestina.
BACA JUGA:Beli Token Listrik Februari 2026, Ini Besaran kWh yang Didapat
“Prabowo akan mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh organisasi agama terbesar dan tokoh-tokoh agama lain untuk menyampaikan secara rinci dan detail alasannya,” kata Abraham.
Langkah itu dinilai penting untuk meredam kecurigaan publik bahwa Indonesia ikut terseret dalam skema politik global yang justru berpotensi merugikan rakyat Palestina.
Pertemuan Panjang dengan Tokoh Publik
Pertemuan di Kertanegara berlangsung cukup lama, sekitar empat setengah jam. Diskusi dimulai sekitar pukul 16.30 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 21.00 WIB. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyebut para peserta pertemuan sebagai tokoh-tokoh yang kerap diposisikan sebagai oposisi pemerintah.
Namun Abraham menilai label oposisi tidak sepenuhnya tepat. Ia menyebut para undangan hadir karena kapasitas dan keahlian masing-masing, bukan karena posisi politik tertentu. Sejumlah nama yang hadir antara lain peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal purnawirawan Susno Duadji.
Dari unsur pemerintah, Abraham mengatakan pertemuan dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Turut hadir pula Mayjen TNI purnawirawan Zacky Anwar Makarim.