Prabowo Geram Banyak Direksi BUMN Merugi Tapi Tetap Minta Bonus: ‘Gak Tahu Malu!’

JAKARTA, PostingNews.id - Presiden Prabowo Subianto meluapkan kejengkelannya terhadap kinerja sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara. Ia menilai masih banyak pimpinan perusahaan pelat merah yang tidak menjalankan amanat jabatan secara layak, bahkan ketika kondisi keuangan perusahaan memburuk.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian proyek Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Januari 2026. Di hadapan para undangan, ia menegaskan pengalamannya menunjukkan kualitas kepemimpinan di BUMN belum sesuai harapan.

“Terlalu banyak pengalaman kita, direksi-direksi BUMN saya katakan saja tidak baik,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Kepala negara menyoroti praktik sejumlah direksi BUMN yang tetap menuntut bonus atau tantiem meski perusahaan yang dipimpinnya berada dalam kondisi merugi. Menurut Prabowo, sikap semacam itu mencerminkan ketidakpekaan sekaligus rendahnya tanggung jawab moral sebagai pengelola aset negara.

Ia kemudian memberi instruksi tegas kepada kepala Danantara dan para menteri terkait agar melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh BUMN. Prabowo menyebut jumlah BUMN yang besar tidak diimbangi dengan kinerja yang sehat, sehingga pembersihan menjadi kebutuhan mendesak.

BACA JUGA:Kantongi Bukti Tebal, KPK Beberkan Peran Gus Yaqut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

“Saya beri tugas kepada kepala Danantara dan kepada menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiem (bonus) lagi. gak tahu malu, dablek menurut saya,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan tidak ada toleransi bagi direksi yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Ia meminta mereka yang merasa tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang ada untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Prabowo, masih banyak anak bangsa yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mengelola perusahaan milik negara secara profesional dan bertanggung jawab. Karena itu, posisi direksi BUMN tidak boleh diperlakukan sebagai hak istimewa, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Kalau gak mau, kalau gak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia berhenti saja, segera minta berhenti, banyak yang siap gantikan, saya percaya banyak yang siap gantikan,” tandas dia.

Pernyataan keras Presiden ini menandai sinyal pengetatan pengawasan terhadap BUMN. Pemerintah tampaknya ingin memastikan perusahaan pelat merah dikelola secara lebih disiplin, berorientasi pada kinerja, serta bebas dari praktik yang membebani keuangan negara.