BACA JUGA:Busyro Muqoddas Sebut Kepemimpinan Prabowo Kehilangan Arah
“Pada akhirnya, yang harus dijaga adalah substansi demokrasi itu sendiri, menghadirkan kepemimpinan daerah yang stabil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelas Azis.
“Perdebatan mengenai pilkada seharusnya tidak terjebak pada polarisasi, tetapi diarahkan pada satu pertanyaan mendasar: sistem mana yang paling mungkin bekerja secara jujur dan efektif dalam konteks Indonesia hari ini,” pungkasnya.
Wacana pilkada lewat DPRD sendiri bukan muncul tanpa konteks. Isu ini kembali mengemuka setelah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dan disuarakan pula oleh Partai Golkar. Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan. Beberapa partai lain, seperti PAN dan PKB, menilai usulan tersebut layak untuk dikaji lebih jauh.
Namun jalan wacana ini tidak mulus. Penolakan datang dari berbagai arah. Sejumlah pakar dan pemerhati pemilu, aktivis antikorupsi, hingga ormas keagamaan menyuarakan kekhawatiran yang sama. Dari kalangan partai politik, PDI-P menjadi salah satu yang paling vokal menentang, dengan alasan pilkada melalui DPRD dinilai berpotensi mereduksi hak demokratis rakyat.
Perdebatan pun belum akan selesai dalam waktu dekat. Di satu sisi ada argumen efisiensi dan stabilitas, di sisi lain ada kekhawatiran soal kemunduran partisipasi rakyat. Di tengah tarik-menarik itulah, pilkada kembali diposisikan bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan cermin dari pilihan demokrasi seperti apa yang ingin dijalankan Indonesia ke depan.