“Serta menguntungkan dibanding pilkada langsung yang sangat mahal dan penuh ketidakpastian,” ujar dosen Universitas Serang Raya itu.
Bagi para akademisi, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa polemik pilkada bukan sekadar soal mekanisme memilih kepala daerah. Ia telah menjelma menjadi perdebatan lebih besar tentang arah demokrasi lokal, kepatuhan pada putusan Mahkamah, dan sejauh mana kepentingan politik boleh membelokkan prinsip kedaulatan rakyat.