BACA JUGA:Aceh Ketuk Pintu PBB Usai Banjir, DPR Ingatkan Jangan Jalan Sendiri Tanpa Koordinasi Pusat
Dalam sambutannya, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menekankan pentingnya politik yang berkeadaban dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Ia menilai riset ini relevan untuk membaca krisis partisipasi politik sekaligus merumuskan jalan keluar yang lebih manusiawi dan inklusif.
Diskusi peluncuran riset turut menghadirkan tokoh dari kalangan legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil. Mereka sepakat bahwa tantangan terbesar ke depan adalah membangun kembali kepercayaan warga muda terhadap institusi demokrasi yang selama ini terasa jauh dan dingin.
Laporan PRAKSIS menutup risetnya dengan dua rekomendasi utama. Pertama, membuka dan memperluas kanal partisipasi politik yang transparan, aman, dan bisa ditelusuri, termasuk perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kedua, memperkuat kapasitas kewargaan berbasis komunitas melalui pendidikan politik, dialog publik, dan ruang belajar bersama.
Tanpa institusi yang responsif, aspirasi warga muda akan terus menggantung di udara. Namun tanpa warga yang berdaya, demokrasi juga akan terus mudah dikuasai segelintir elite. Di persimpangan inilah, masa depan demokrasi Indonesia, sebagaimana tercermin dari pengalaman warga muda Jakarta, sedang dipertaruhkan.